Kemenkumham Jatim Kawal Persiapan Pemda untuk Penuhi Data Dukung KKP HAM

SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Jawa Timur terus mengawal persiapan pemerintah daerah untuk memenuhi data dukung kriteria Kabupaten Kota Peduli (KKP) HAM. Salah satunya dengan menggelar Rapat Koordinasi Laporan KKP HAM Tahun 2024, Kamis, 4 April.

"Kami ingin memastikan setiap kabupaten/kota dapat menyiapkan atau menyediakan data-data. Semua kabupaten/kota harus memenuhi kriteria KKP HAM dan menyampaikan laporan pelaksanaan KKP HAM sesuai dengan prosedur yang ada," ujar Kepala Divisi Yankumham, Dulyono.

Dulyono, yang mewakili Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jatim, Heni Yuwono, menjelaskan bahwa peduli HAM adalah upaya pemerintah untuk meningkatkan peran dan tanggung jawab dalam penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia (P5HAM).

"Pentingnya perlindungan dan pemenuhan HAM bagi daerah dapat terwujud apabila daerah konsisten dan peduli terhadap perlindungan serta pemenuhan HAM," terangnya.

Dulyono menjelaskan bahwa kriteria penilaian kabupaten/kota peduli HAM meliputi sepuluh kelompok hak asasi dasar. Mulai dari hak atas bantuan hukum, hak atas informasi, hak turut serta dalam pemerintahan, hak atas keberagaman dan pluralisme, hak atas kependudukan, hak atas kesehatan, hak atas pendidikan, hak atas pekerjaan, hak atas lingkungan hidup dan kesehatan, serta hak atas perumahan yang layak dan hak perempuan serta anak.

"Kesepuluh indikator tersebut dijabarkan dalam 120 indikator yang harus dipenuhi," tuturnya.

Dulyono menekankan pentingnya mengembangkan sinergitas organisasi perangkat daerah dan instansi vertikal serta instansi terkait di daerah dalam rangka P5HAM.

Selain itu, memberikan penilaian terhadap struktur proses dan hasil capaian kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota dalam melaksanakan P5HAM.

Dulyono berharap pada tahun 2024, 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur dapat meraih penghargaan yang telah menjadi program pemerintah pusat.

"Forum ini akan memfasilitasi kabupaten kota peduli HAM untuk memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dan berupaya meningkatkan koordinasi dengan Direktorat Jenderal HAM," tutupnya.

Pada kegiatan yang digelar di Aula Raden Wijaya itu, turut hadir Kabag Hukum Pemprov Jatim Adi Sarono. Selain itu, para pengampu tugas KKP HAM di 38 kabupaten/kota di Jatim juga mendengarkan materi dari Ditjen HAM. (cat/rev)

Sumber: Humas Kemenkumham Jatim

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News