Warga Sumenep Diduga Gelapkan Uang Pembelian Tanah Dosen asal Surabaya di Pamekasan

PAMEKASAN, BANGSAONLINE.com - Seorang pria warga Kabupaten Sumenep inisial PD dilaporkan ke Polres Pamekasan lantaran diduga melakukan penipuan dan penggelapan uang pembelian tanah dari seorang dosen pascasarjana di Surabaya.

Laporan tersebut tertuang pada nomor LPM/86/Satreskrim/ll/2023/SPKT Polres Pamekasan pada tanggal 19 Februari 2024.

Korban bernama Chamariyah menceritakan kronologi kejadian tersebut. Awalnya, dirinya melakukan transaksi pembelian tanah di Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan.

Mulanya Chamariyah berencana membeli tanah dengan harga Rp450 ribu per meter dengan luas tanah kurang lebih 2.000 meter persegi pada 24 Maret 2021.

PD mengaku tanah yang dijual tersebut adalah miliknya dengan menjelaskan sebagai ahli waris satu-satunya.

"Proses jual belinya dulu dia menawarkan tanah melalui Admiati selaku perantara yang mengatakan akan menjual satu bidang tanah dengan menunjukkan gambar peta bidang tanah. Kemudian setelah saya cek, tidak ada fotokopi sertifikat. Saya meminta untuk ketemu langsung dengan orangnya, dan menjamin tidak ada masalah, dan tidak disengketakan ataupun dalam jaminan apapun," katanya.

Chamariyah yang juga pemilik Yayasan Insan Kamil tersebut mengaku sudah membayar uang muka sebesar Rp10 juta.

Uang dengan nominal tersebut dibayarkan langsung di rumah seorang perantara bernama Admiati, dengan tanda tangan kedua belah pihak dan disaksikan oleh Admiati.

Baca Juga: Menantu Tega Tusuk Mertua di Pamekasan

"Tanah itu dibeli anak saya, dan rencananya akan dihibahkan untuk yayasan. Saat pertemuan tersebut (tanah) bukan atas nama PD, namun dia mengatakan adalah ahli waris satu-satunya, dia menunjukkan sertifikat fotokopi, kemudian dibuatlah surat perjanjian jual beli tanah ini," ucapnya. Minggu (7/4/2024).

Lanjut Chamariyah, pada akhir April 2021, PD meminta uang kembali sebesar Rp200 Juta dan membuatkan kwitansi dengan nominal harga tanah yang disepakati, yakni Rp400 juta.

Uang Rp200 juta tersebut disebut digunakan untuk keperluan proses pengurusan balik nama kepemilikan tanah.

Akan tetapi pada bulan Februari 2023, PD kembali meminta 50 persen, namun Chamariyah enggan memberikan.

"Saya menolaknya karena perjanjian 50 persen tersebut harus di hadapan notaris. Saat proses balik nama sertifikat dari PD ke yayasan, baru kami akan memberikan yang 50 persen tersebut. Akan tetapi yang terjadi, proses balik nama tidak bisa dilakukan karena masih atas nama 2 orang di dalamnya," ungkap Chamariyah.

Chamariyah pun mendatangi kediaman PD untuk menanyakan kejelasan transaksi jual-beli tanah tersebut. Namun, dirinya tidak menemukan kejelasan.

"Saya mendatangi rumah PD untuk menanyakan proses balik nama, namun PD berbelit-belit dan mengatakan kepada saya bahwa, tanah tersebut sudah dijual ke orang lain tanpa sepengetahuan saya. Sehingga saya langsung melaporkan ke pihak kepolisian dan ditangani oleh unit lll Satreskrim Polres Pamekasan," terangnya. (dim/van)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News