BRIN Sebut Teknologi Ruang Angkasa Bisa Tingkatkan Perekonomian dan Pertahanan Indonesia. Foto: Ist
SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menyebutkan bahwa ruang angkasa bisa menjadi salah satu peluang alternatif dalam meningkatkan perekonomian Indonesia.
Laksana Tri Handoko selaku kepala BRIN mengatakan bahwa saat ini pemanfaatan ruang angkasa untuk perekonomian adalah untuk keperluan telekomunikasi.
Handoko menyampaikan bahwa penginderaan jauh atau remote sensing kedepannya dapat menjadi alternatif.
Remote sensing yang basisnya merupakan citra data yang diambil dari satelit yang kita olah, dan hal itu bisa menjadi produk yang dijual kepada pengguna.
"Misalnya bagaimana bisa mengamati perkebunan sawit, melihat kebakaran hutan dan mengukur sawah yang akan panen," ujar Handoko.
Namun, saat ini kebutuhan akan data citra satelit Indonesia masih membeli dari pihak lain dengan harga yang cukup besar yakni Rp 475 miliar tiap tahun.
"Lebih baik Rp 475 miliar itu untuk investasi bangun satelit dan jualan data. Jadi sebenarnya secara finansial tidak terlalu muluk-muluk, yang dibutuhkan minimal enam satelit remote sensing yang kombinasi berbasis optikdan juga berbasis radar," jelas Handoko.
Sementara itu, Donny Ermawan Taufanto selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan mendukung pentingnya teknologi antariksa bagi system pertahanan negara.
"Teknologi antariksa seperti pemanfaatan satelit komunikasi, satelit navigasi, dan satelit penginderaan jauh sangat penting dalam mendukung operasi-operasi militer, misalnya di Papua. Selama ini kita masih menggunakan satelit asing," tuturnya.
Donny berharap, Indonesia memiliki satelit sendiri sehingga kerahasiaan data dapat diutamakan.
Donny juga memiliki harapan BRIN dapat berkontribusi dalam hal dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi peperangan elektronik.
"Bagaimana kita bisa menjamin spektrum elektromagnetik ini dapat digunakan dalam misi operasi militer, namun pihak lawan tidak dapat menggunakannya, misalnya dengan serangan elektronik maupun perlindungan elektronik," jelasnya.
(ans)
