Wakil Wali Kota Pasuruan saat memberi sambutan di sosialisasi DTKS.
KOTA PASURUAN, BANGSAONLINE.com - Pemkot Pasuruan melalui Dinas Sosial (Dinsos) menggelar sosialisasi DTKS atau data terpadu kesejahteraan sosial, Selasa (16/7/2024).
Wakil Wali Kota Pasuruan, Adi Wibowo, berkesempatan secara langsung menjadi narasumber yang memaparkan penjelasan singkat terkait DTKS, kriteria KPM yang tergolong miskin, serta tata cara proses usulan data serta verifikasi dan validasi data.
Menurut dia, dengan peningkatan pemahaman validitas dan integritas data kemiskinan melalui DTKS ini diharapkan agar pendataan dapat dilakukan secara objektif dan akurat. Sehingga penyaluran bantuan sosial dapat tepat sasaran dan menjangkau seluruh masyarakat yang membutuhkan.
“Hal ini perlu kita lakukan dan penuhi sehingga Pemkot Pasuruan dapat menganggarkan APBD untuk pengentasan kemiskinan yang tepat sasaran, ketersediaan data yang akurat menjadi penting untuk mengambil kebijakan dan melaksanakn program,” ujarnya.
Ia menekankan, pengentasan kemiskinan menjadi program prioritas nasional. Dijelaskan bahwa implementasi pemeliharaan fakir miskin oleh negara sesuai amanat Pasal 34 ayat 1 UUD 1945 yang harus dilakukan dengan asas-asas kemanusiaan, keadilan sosial, nondiskriminasi, kesejahteraan, kesetiakawanan dan pemberdayaan.
“Kemiskinan menjadi tanggung jawab negara, bermandat dari Undang-Undang, dan amanah dari pemerintah untuk dapat dientaskan. Maka Pemerintah daerah dengan berpegang pada UU tersebut serta berdasar pada program nasional, tim verifikasi dan validasi harus secara objektif dalam proses pendataan DTKS,” paparnya.
Di hadapan para peserta yang menjadi ujung tombak pengentasan kemiskinan, Adi mengungkapkan sosialisasi ini menjadi bagian penting guna menguatkan komitmen bersama stakeholder untuk bekerja sama dalam mengentaskan kemiskinan.
“Kegiatan ini menjadi komitmen kita bersama. Mengingat, data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa kemiskinan Kota Pasuruan 2023 mengalami penurunan. Harapannya, di tahun 2024 dapat terus menurun,” ucapnya.
Untuk mewujudkan hal tersebut, ia menegaskan upaya pengentasan kemiskinan ini tidak dapat berdiri sendiri. Perlu adanya langkah konvergensi dari berbagai pihak dan sinergi dengan program yang lain.
“Ini bukan hanya tugas Dinsos semata, perlu langkah bersama termasuk dengan stakeholder pasa tugasnya masing-masing. Sinergitas diharapkan dapat mendorong optimalisasi pengentasan dan percepatan penurunan kemiskinan serta kesenjangan sosial di Kota Pasuruan,” pungkasnya
Kegiatan ini diikuti oleh sebanyak 200 peserta, di antaranya Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Taruna Siaga Bencana (TAGANA), Karang Taruna, Karang Werda, Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dan Penyandang Disabilitas. (par/mar)
