SURABAYA (bangsaonline)-Pembangunan Pasar Turi yang tak kunjung selesai, dan dipastikan molor 6 bulan ke depan, membuat pedagang Pasar Turi kian terpuruk dan menderita.
Para pedagang Pasar Turi berniat ke Jakarta untuk bertemu dengan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), DPR-RI, Komnas HAM dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Kami (pedagang Pasar Turi, red) mendatangi institusi tersebut tujuannya untuk minta perlindungan hukum dan keadilan atas arogansi PT Gala Bumi Perkasa (GBP), selaku investor Pasar Turi, dengan adanya penarikan bunga, denda, sertifikat strata tittle, PPn dan lain-lain,” ujar Ketua Kelompok Pedagang Pasar Turi (Kompag), H Abdulah Syukur, Senin (14/4/2014).
Baca Juga: Belasan Tahun Mangkrak, Pasar Turi Baru Beroperasi di Era Eri Cahyadi
Dikatakan, selain minta perlindungan hukum dan keadilan atas arogansi investor, para pedagang juga akan melaporkan berbagai pelanggaran yang dilakukan investor karena ditengarai ada indikasi kerugian negara. “Pedagang sudah menderita, dan kini terjajah oleh investor,” imbuhnya
Sementara rombongan pedagang Pasar Turi akan bertolak ke Jakarta akhir April ini dengan menggunakan 10 bus pariwisata. “Ada sekitar 450 pedagang yang siap berangkat ke Jakarta,” ungkapnya seraya menambahkan posko pendafataran ke Jakarta ada di depan Kantor PMK Pasar Turi.
DPRD Surabaya meminta Pemkot lebih tegas terhadap persoalan Pasar Turi Surabaya. Ini setelah munculnya persoalan dan berkembangnya persoalan Pasar Turi cenderung diakibatkan oleh tidak adanya ketegasan dari Pemkot Surabaya.
Wakil Ketua Komisi B DPRD Surabaya, Tri Setijo Puruwito mengatakan, seharusnya Pemkot tegas dalam menjalankan perjanjian yang telah ditanda tanganinya dengan pihak investor. Artinya, jika memang investor melanggar maka harus diterapkan mekanisme sanksi seperti yang telah disebutkan dalam perjanjian.
Baca Juga: Bantu Urai Benang Kusut Polemik Pasar Turi, Wantimpres Bersama Habib Hasan Kunjungi Surabaya
“Seperti soal batas waktu penyelesaian pembangunan Pasar Turi (10 April 2014), jika memang habis waktu ya disikapi dengan tegas. Tidak dibiarkan terus, seolah Pemkot lemah terhadap investor,” kata Tri Setijo yang juga politisi PKS ini.
Menurut dia, jika Pemkot bersikap tegas maka pembangunan Pasar Turi bisa lancar tidak ada persoalan yang membayangi.
Diakui Tri Setijo, dalam pembangunan Pasar Turi investasi murni dari investor PT Gala Bumi Perkasa. Dan Pemkot Surabaya tidak mengeluarkan sepeserpun investasi untuk membangun Pasar Turi. Hal itu berdampak pada lemahnya posisi Pemkot Surabaya dalam menyelesaikan setiap persoalan yang muncul.
Demikian juga dengan hasil audit BPKP, menurut Tri Setijo, kecil kemungkinan akan bisa memecahkan persoalan di Pasar Turi. Bahkan, Pemkot Surabaya bisa digugat balik investor pembangunan Pasar Turi jika salah bertindak. “Itu kita pahami betul posisi Pemkot Surabaya, untuk itu salah satu cara menunjukkan sikap tegas yakni dengan memegang teguh dan melaksanakan perjanjian yang telah dibuat bersama," tandas Tri Setijo.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News