GRESIK, BANGSAONLINE.com - Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani bersama Wabup Aminatun Habibah mampu menurunkan angka kemiskinan hingga 10,32% selama 3,5 tahun memimpin Kabupaten Gresik. Angka tersebut merupakan yang terendah dalam 15 tahun terakhir.
Angka tersebut berdasarkan rilis terbaru yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur tahun 2024.
Baca Juga: Bupati Gresik Tinjau Perayaan Malam Misa Natal ke Sejumlah Gereja
Tercatat persentase angka kemiskinan di Kabupaten Gresik berada di angka 10,32% atau sebanyak 142.390 jiwa tahun 2024, turun dibandingkan angka kemiskinan 2023 sebesar 10,96% atau 149,750 jiwa.
Angka kemiskinan itu turun dari angka sebelumnya 12,42% atau sebanyak 166.350 jiwa di awal keduanya memimpin Kabupaten Gresik, terhitung sejak 26 Februari 2021.
Bu Min, sapaan Aminatun Habibah, menyampaikan awal kepimimpinannya bersama Bupati Yani langsung dihadapkan dengan kondisi pandemi Covid-19 yang sedang menggila.
Baca Juga: Viral Peziarah Wisata Religi Protes Tarif Parkir Bus Rp150 Ribu, Begini Kata Dishub Gresik
Menurutnya, memimpin daerah dengan kondisi seperti itu bukanlah hal yang mudah. Namun dengan komitmen untuk mengentas kemiskinan yang terus dijaga, upaya itu terbukti membawa hasil.
"Alhamdulillah, dalam beberapa tahun terakhir, Pemerintah Kabupaten Gresik berhasil mencatatkan penurunan signifikan dalam angka kemiskinan, menjadikannya sebagai salah satu daerah terdepan dalam pengentasan kemiskinan di Provinsi Jawa Timur," ucapnya, Senin (12/8/2024).
Ia menyebut penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Gresik lebih signifikan jika dibandingkan dengan angka kemiskinan Provinsi Jawa Timur, selama tiga tahun terakhir. Penurunan tersebut mencapai sebesar 2,10% sejak tahun 2021 hingga 2024.
Baca Juga: Peringatan HKN ke-60, Bupati Yani Tegaskan Komitmen Pemkab Gresik di Sektor Kesehatan
Sementara Provinsi Jawa Timur berhasil menurunkan angka kemiskinan sebesar 1,61% dalam periode yang sama.
"Pemerintah Kabupaten Gresik secara terintegrasi melakukan kolaborasi dengan efektif antara pemerintah daerah, lembaga nonpemerintah, serta sektor kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Hasilnya, Gresik tidak hanya berhasil mengurangi angka kemiskinan dengan lebih besar daripada provinsi, tetapi juga membangun pondasi yang kokoh untuk keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat," bebernya.
Bu Min yang juga Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Gresik menyebutkan, selama tiga tahun terakhir tren kemiskinan di Kabupaten terus mengalami penurunan.
Baca Juga: Tim Pemenangan Paslon Yani-Alif Siapkan Kuasa Hukum Hadapi Gugatan Pilkada Gresik di MK
"Selama tiga tahun terakhir terhitung dari 2021, Gresik berhasil menurunkan kemiskinan sebesar 2,1% pada 2024," tandasnya.
Capaian tersebut menjadi satu tren positif dan menambah motivasi Pemerintah Kabupaten Gresik. Terlebih, standar garis kemiskinan Gresik berdasarkan pengeluaran per bulan pada Maret 2024 sebesar Rp608.828/bulan.
"Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan garis kemiskinan Provinsi Jawa Timur yang di angka Rp536.122/bulan," ungkapnya.
Baca Juga: Berhasil Terapkan Sistem Merit dalam Manajemen ASN, Pemkab Gresik Raih Penghargaan dari BKN
"Meski standar garis kemiskinan lebih tinggi dibandingkan Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Gresik berhasil menjaga tren penurunan angka kemiskinannya tetap di bawah angka kemiskinan Provinsi Jawa Timur," imbuhnya.
Lebih jauh, Bu Min menyampaikan capaian yang diraih tersebut bukan merupakan garis finish bagi dirinya dan Gus Yani. Sebab, hingga saat ini upaya pengentasan kemiskinan tanpa henti dilakukan dengan sinergi, baik antar OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik maupun dengan instansi lain.
"Program bantuan langsung tunai secara rutin disalurkan kepada keluarga yang sangat membutuhkan, dengan tujuan memenuhi kebutuhan dasar mereka dan meningkatkan daya beli. Selain itu, pelatihan keterampilan kerja diberikan kepada masyarakat kurang mampu, membantu mereka memperoleh pekerjaan yang lebih baik dan berkelanjutan," tuturnya.
Baca Juga: Harapan Bupati Gresik di Musrenbang CSR 2025
Kemudian, pembangunan infrastruktur dasar di desa juga menjadi perhatian, dengan proyek-proyek seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum yang dirancang untuk memudahkan akses dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Program pemberdayaan ekonomi lokal juga didorong, termasuk dukungan untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta bantuan modal bagi wirausaha lokal.
Lalu, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) berkolaborasi dengan pemerintah desa untuk pengembangan ekonomi lokal, dan lembaga pendidikan serta pelatihan memberikan kursus yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.
Baca Juga: Pembangunan Gedung Labkesmas Tahap I Dinkes Gresik Rampung
"Pemkab Gresik juga aktif bekerja sama dengan lembaga non-pemerintah dan akademisi untuk merumuskan strategi pengentasan kemiskinan yang lebih efektif dan berkelanjutan. Seperti halnya lewat Baznas yang memberikan bantuan produktif bagi masyarakat, dan beasiswa pendidikan untuk mengangkat kualitas hidup masyarakat," pungkasnya. (hud/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News