Dari kiri Sekretaris Bawaslu Kabupaten Kediri, Jarwi, Ketua Bawaslu Kabupaten Kediri, Saifuddin Zuhri, Anggota Bawaslu Kabupaten Kediri Siswo Budi Santoso dan nara sumber Nue Solikin. Foto: Muji Harjita/BANGSAONLINE.com
Sementara itu, Dosen UNP Kediri, Dr. Nur Solikin salah satu narasumber acara tersebut menyampaikan, yang menjadi krusial dalam pelaksanaan pemilu maupun pilkada bukan siapa yang menjadi apa, namun yang menjadi perhatian adalah bagaimana proses terjadinya itu, bisa mengantarkan demokrasi menjadi sesuatu yang betul-betul baik. Karena dalam implementasinya kadang-kadang diwarnai dengan tindakan-tindakan yang justru jauh dari demokrasi.
"Saya kira indek kerawanan Pemilu ini adalah satu bentuk temuan di mana demokrasi yang kita harapkan masih perlu untuk kita kawal agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,"ucap Nur Solikin.
Menurut Nur Solikin, berdasarkan pemetaan Kerawanan Pemilihan sebelumnya dan kejadian yang pernah terjadi pada penyelenggaraan Pemilu
Tahun 2024, terdapat 3 (tiga) isu kerawanan yang berpotensi terjadi pada penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2024, antara lain politik uang, pengalihan/ penggelembungan suara dan
Pemilih TMS pada DPT.
Dari hasil pemetaan kerawanan yang telah dilakukan, lanjutnya, dapat ditentukan langkah antisipasi yang harus dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan sengketa Proses Pemilihan Tahun 2024.
"Langkah antisipasi agar tidak terjadi pelanggaran antara lain memberikan imbauan kepada semua pihak terkait, mengikut sertakan stakeholder dan masyarakat dalam hal pengawasan partisipatif, melakukan Rapat Koordinasi dengan stakeholder terkait, melakukan sosialisasi terkait pengawasan penyelenggaraan Pemilihan secara masif, dan melakukan patroli pengawasan di seluruh wilayah Kabupaten Kediri," pungkasnya. (uji/rif).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
