Buntut Berhentikan Pengurus LPMK, Lurah Gulomantung Gresik Bakal Diproses ke PTUN oleh YLBH

GRESIK, BANGSAONLINE.com - Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Fajar Trilaksana, Andi Fajar Yulianto, mengancam akan memproses Jarot, Lurah Gulomantung, Kecamatan Kebomas, Gresik, ke PTUN.

Hal ini buntut kebijakan Jarot yang dinilai melanggar perundang-undangan dalam memberhentikan Kusno dari Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Gulomantung.

Alasannya, karena Kusno mencalonkan diri menjadi caleg dan tercatat sebagai kader partai politik.

Menurut Andi Fajar, kebjiakan Lurah Gulomantung memberhentikan Kusno dari ketua LPMK tidak melalui mekanisme undang-undang yang berlaku.

"Melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, sebagaimana diamanatkan oleh pasal 53 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara dan lepas dari prinsip-prinsip good governance," ucap Fajar kepada BANGSAONLINE, Senin (2/9/2024).

Fajar menjelaskan, perkara yang ditangani bermula dari mundurnya 3 pengurus LPMK, yaitu wakil ketua, sekretaris, dan bendahara.

Dari pengunduran 3 orang pengurus tersebut, Lurah Gulomantung menerbitkan Surat Keputusan Nomor 09 Tahun 2024 tentang Pemberhentian LPMK Kelurahan Gulomantung, Kecamatan Kebomas.

"Setelah kami mencermati judul dan isi konstruksi Surat Keputusan Lurah Gulomantung, kami menilai keputusan tersebut sangat tidak layak sebagai produk TUN yang berkualitas dan lepas dari asas-asas umum pemerintahan yang baik dan prinsip-prinsip good governance. Mengingat LPMK tersebut masa bakti seharusnya sampai tahun 2025, namun secara implisit telah digugurkan eksistensi kelembagaannya dengan penerbitan surat keputusan Kepala Kelurahan No. 09 Tahun 2024 tersebut," ungkap Fajar.

Karena itu, YLBH FT sebagai kuasa hukum dari Kusno, melayangkan surat keberatan (somasi) bernomor 14.1/YLBH-FT/TUN/VIII/2024 tanggal 14 Agustus 2024.

Namun, surat itu tidak ditanggapi hingga pihaknya melayangkan surat keberatan kedua nomor 30.1/ YLBH-FT/ TUN/VIII/2024 tanggal 30 Agustus 2024.

"Surat keberatan kedua hari ini telah kami kirim dan diterimakan berikut tembusan pada camat, Dinas PMD, Inspektorat, Bagian Hukum, sampai Bupati Gresik," terangnya.

Fajar juga menyayangkan langkah Lurah Gulomantung yang membentuk kepanitiaan penjaringan ketua LPMK yang baru. Padahal, ada pihak yang masih berupaya mencari kepastian hukum melalui surat keberatan.

"Fakta ini bentuk nyata sebuah perilaku kesewenang-wenangan dan lepas dari etika berbirokrasi serta melecehkan hukum yang dilakukan oleh Lurah Gulomantung," cetus Fajar.

"Atas fakta hukum sebuah perilaku yang menyimpang dari prinsip good governance ini, kami YLBH Fajar Trilaksana semakin yakin untuk menempuh jalur hukum formil ke PTUN dan melakukan langkah-langkah hukum strategis lainnya," tandasnya.

Sementara itu, Lurah Gulomantung, Jarot, membenarkan telah menerima somasi dari YLBH FT terkait pemberhentian pengurus LPMK Gulomantung yang diketuai Kusno.

"Kami sudah dua kali terima somasi YLBH FT selalu kuasa hukum mantan Ketua LPMK Gulomantung, Kusno," ucap Jarot saat dikonfirmasi BANGSAONLINE.

Jarot mengaku akan berkonsultasi dengan Camat Kebomas, Tri Joko Efendy, menyikapi surat tersebut.

"Pak Kusno kami berhentikan karena pada pemilu 2024 lalu mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Gresik," katanya.

Menurut Jarot, yang bersangkutan sebelumnya sudah diberi tahu oleh panitia penjaringan, bahwa pengurus LPMK tidak boleh menjadi anggota partai politik.

"Aturan itu diatur dalam tata tertib penjaringan. Pak Kusno mengetahuinya dan siap mundur. Namun, setelah terpilih jadi Ketua LPMK Gulomantung tak mundur dari parpol, bahkan nyalon DPRD," ungkapnya.

Karena itu, pihaknya memberhentikan Kusno dari ketua LPMK. Selanjutnya, Kelurahan Gulomantung atas permintaan camat dan perintah perbup kembali mengadakan penjaringan pengurus LPMK yang kosong.

"Semalam pengurus LPMK yang baru sudah terbentuk, diketuai H Sueb," pungkasnya. (hud/van)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News