MOJOKERTO, BANGSAONLINE.com - Dua pilar keamanan di Mojokerto duduk satu meja jelang Pilkada Serentak 2024 dalam acara Ngopi Bareng (Ngobrol Pintar dan Inspiratif), Kamis (5/09/2024) tadi pagi.
Bertempat di aula Makodim 0815 Mojokerto, tiga pimpinan TNI/Polri di Kota/Kabupaten Mojokerto menegaskan netralitasnya dan siap mengawal pilkada yang bersih dan bebas money politics.
Baca Juga: Kampanye Pamungkas, Ribuan Warga Siap Menangkan Pasangan Mubarok
"TNI dan Polri menjamin tidak akan memihak dan tidak mendukung paslon. Aturan kami sudah jelas, netralitas TNI dan Polri sudah harga mati yang tidak perlu diragukan lagi," tegas Dandim 0815 Mojokerto, Letkol Inf Rully Noriza, pada kegiatan yang dihadiri para awak media tersebut.
Berkaca dari pengalamannya saat bertugas di Papua, Dandim menceritakan bahayanya berita hoax.
"Ada gerakan mengarah pada kerusuhan karena isu di medsos yang berlainan dengan fakta sebenarnya. Dengan naiknya isu di media sosial tersebut, masyarakat dapat terprovokasi," cetusnya.
Baca Juga: Mubarok Bershalawat di Mojodowo, Dihadiri Ribuan Masyarakat Utara Sungai Brantas Mojokerto
Karenanya, Dandim berharap acara ngopi bareng ini bisa memperkuat sinergi TNI-Polri dengan insan media.
"Untuk menjaga stabilitas dan kondusivitas wilayah Mojokerto Raya dalam rangka menghadapi Pemilukada serentak tahun 2024," tegasnya.
Sementara itu, Kapolres Mojokerto, AKBP Ihram Kustarto, menegaskan pihaknya tidak segan-segan melakukan tindakan tegas bagi para perusuh yang ingin mengacau jalannya pilkada di wilayahnya yang akan digelar serentak pada 27 November mendatang.
Baca Juga: Hibur Warga, Gus Barra Gelar Pertandingan Bola Mubarok FC Vs WBC Jolotundo FC
"Jadi siapa pun itu, jika ada yang nekat merusuh, apalagi bikin anarkis dalam pemilukada ini, saya langsung sikat dan proses secara hukum," tegasnya.
Senada dengan ini juga disampaikan Kapolres Mojokerto Kota, AKBP Daniel S Marunduri.
"Kami bertiga (Kapolres kabupaten, kota, dan dandim), sepakat akan tegas menindak segala gangguan yang kemungkinan terjadi di Pemilukada ini," ujarnya.
Baca Juga: Pj Ali Kuncoro dan Ketua DPRD Kota Mojokerto Tinjau Logistik KPU Jelang Pilkada Serentak 2024
Terkait penindakan money politic, Daniel menyebut sudah ada lembaga yang menanganinya, yakni Gakumdu, yang di dalamnya juga ada Bawaslu, Polisi, dan Kejaksaan.
"Silakan laporkan jika menemukan pelanggaran itu, videokan," sarannya. (yep/ris/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News