Pilkada Gresik 2024, Puluhan Warga Deklarasi Menangkan Kotak Kosong di Bandar Grissee

GRESIK, BANGSAONLINE.com - Dukungan untuk menangkan kotak kosong atau bumbung kosong pada pesta demokrasi November mendatang di Kabupaten Gresik terus digaungkan.

Minggu (22/9/2024) malam, puluhan masyarakat menggelar deklarasi untuk memenangkan kotak kosong di Bandar Grissee.

Dengan memakai kaos bergambar kotak suara, mereka membawa sejumlah spanduk yang di antaranya bertuliskan, "bumbung kosong bukan omong kosong", "niat pilih kotak kosong", dan spanduk-spanduk lainnya.

Mereka juga menyerukan ajakan kepada masyarakat untuk menangkan kotak kosong pada Pilkada Gresik 2024.

Choirul Anam, salah satu peserta aksi, mengatakan gerakan ini akan terus diserukan kepada seluruh masyarakat di Gresik.

Menurutnya, aksi ini merupakan upaya untuk menegakkan demokrasi di Gresik, yang mana saat ini partai-partai politik lebih memilih mengusung satu pasangan calon.

"Untuk itu, hanya ada satu pilihan yang bisa dititipkan kepada kotak kosong agar demokrasi bisa diulang tahun depan. Kami mengajak masyarakat Gresik lain yang berharap Gresik ke depan ada perubahan bersatu untuk menangkan kotak kosong," imbuhnya.

"Ayo kita selamatkan kabupaten Gresik dari ancaman para pelacur-pelacur politik. Dengan tidak menjadi golongan putih (golput), tapi datang ke tempat pemungutan suara (TPS) dan coblos kotak kosong," ajaknya.

Anam juga menyoroti indikasi terjadinya persekongkolan antara eksekutif dan legislatif untuk memperdayai rakyat melalui pilkada yang sudah dikondisikan.

"Sejak Gresik dipimpin oleh bupati yang sekarang ini, dan juga sebagai calon tunggal, anggaran Pemkab Gresik (APBD) mengalami defisit cukup besar," ungkapnya.

Tidak hanya itu, Anam juga menyinggung anggaran untuk pembiayaan Pilkada Gresik 2024 yang mencapai Rp84 miliar. Menurut dia, anggaran untuk pesta demokrasi tahun ini tak seberapa jika dibandingkan dengan potensi kerugian negara ratusan miliar yang diduga dikorupsi oleh para oknum pejabat.

"Peluang korupsi dan penyalahgunaan kewenangan 'abuse of power' sangat terbuka, baik itu di eksekutif maupun di legislatif. Mereka bersekutu jadi satu gerbong. Untuk itu masyarakat harus menghentikan, dan lawan," paparnya. (hud/mar)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News