Koordinator divisi penanganan pelanggaran, data dan informasi Bawaslu Kota Malang, Hamdan Akbar
"Karen yang punya kapasitas untuk tebus murah atau pasar murah itu kan institusi tersebut" terangnya
(acara kampanye tebus murah sembako oleh Paslon WALI)
"Ini yang kami sayangkan, undang - undang mengamanatkan hal teknis administrasi. KPu belum merumuskan produk apapun" ungkap Hamdan
Disisi lain di undang-undang Pilkada pemilihan, ada ketentuan ancaman pidananya.
"Untungnya Kota Malang ini saling menjaga, sangat dinamis dan bisa koordinasi. Jadi kita kedepankan pencegahan secara responsif agar tidak dilakukan tebus murah yang dianggap tidak wajar," ujarnya
Hamdan juga menegaskan, bahwa Bawaslu tidak membubarkan kampanye, karena kapanye merupakan hak peserta.
Ia juga menyatakan bahwa pelanggaran yang dimaksud masuk pada Peraturan Undang-undang Pilkada no. 10 tahun 2016.di pasal 187 a terkait menjanjikan atau memberikan uang dan materi lainnya.
"Jadi itu money politic" tambahnya
Dan hingga saat ini belum ada temuan maupun laporan secara undang-undang yang masuk ke Bawaslu Kota Malang. (dad/van)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
