Massa dari 'Rakyat Surabaya Menggugat' mengepung Kantor KPU Kota Surabaya, Kamis (3/9). (foto: maulana/BANGSAONLINE)
Sementara itu, KPU membantah tudingan tidak transparan atas pelaksanaan proses Pilwali Surabaya. Itu setelah Komisioner KPU Kota Surabaya menunjukkan sejumlah bukti kepada perwakilan pendemo Rakyat Surabaya Menggugat.
Penunjukkan bukti atas desakan ini, dilakukan pada mediasi kedua yang dilakukan di ruang rapat KPU. Pada mediasi kedua, awak media tidak diperkenankan masuk dengan alasan khawatir kondisi di dalam ruangan sesak.
Dalam mediasi kedua yang diinformasikan ikut dihadiri oleh Kapolrestabes Surabaya, Kombes Pol. Yan Fitri Halimansyah, Komisioner KPU Surabaya membeberkan foto bukti verifikasi terhadap rekom scan Dhimam Abror Djuraid, ke DPP PAN sudah dilakukan.
"Namun info dari Komisioner mereka hanya ditemui Staff Sekjen DPP PAN," kata sumber tersebut.
Bahkan, Komisioner KPU Kota Surabaya menerangkan, seluruh pengecekan telah dilakukan. "Itu mungkin membantah tudingan bahwa KPU tidak pernah ke DPP PAN. Mereka ke sana, tapi tidak ditemui yang berkepentingan terkait rekom," ujar sumber berpangkat perwira ini.
Kapolrestabes Surabaya, Kombes Pol Yan Fitri Halimansyah juga berpesan kepada perwakilan aksi agar menyuarakan aspirasi dengan tertib. Pesan tersebut disepakati dengan kesediaan Robiyan Arifin, Ketua KPU Kota Surabaya untuk keluar dan menemui ribuan massa yang mengepung sejak pagi.
"Pada hakikatnya keinginan kami sama dengan saudara sekalian. Bahwa tidak ada penundaan Pilwali. Namun, ketika kami sudah menjalankan proses ini dengan jujur. Maka sebaliknya, bakal calon yang mendaftar juga harus jujur," teriak Robiyan dari atas mobil Sat Sabhara Polrestabes Surabaya.
Aksi yang berlangsung hampir selama lima jam ini, akhirnya dapat mencair setelah mendengar pernyataan dari Robiyan. Hingga berita ini diturunkan, aksi pengepungan kantor KPU Surabaya sudah usai. Akses kawasan Adityawarman pun telah dibuka kembali. (lan/sta)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
