Dari kiri, Ketua DPRD Gresik M Syahrul Munir, Wakil Ketua Lutfi Dawam, dan Wakil Ketua Mujid Riduan. Foto: SYUHUD/BO
GRESIK, BANGSAONLINE.com - Pimpinan DPRD Gresik merespons realisasi pendapatan asli daerah (PAD) tahun 2024 yang belum memenuhi target hingga bulan Oktober ini.
Dari target yang telah disepakati antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Gresik dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemkab Gresik Tahun 2024 sebesar Rp1,597 triliun, hingga 30 September baru tercapai Rp983 miliar atau 61,54 persen.
Baca Juga: Kabel Utilitas Masih Semrawut Meski Ada Perda di Gresik
"Masih jauh dari target, makanya kita kejar agar organisasi perangkat daerah (OPD) lebih optimal dan maksimalkan kerja-kerja pendapatan," ucap Wakil Ketua DPRD Gresik, Ahmad Nurhamim kepada HARIAN BANGSA, Kamis (17/10/2024).
Pimpinan DPRD akan meminta kepada Komisi II yang membidangi pendapatan dan keuangan untuk melakukan pendalaman OPD mitra melalui hearing (dengar pendapat).
"Kami minta minggu depan hearing antara komisi bidang pendapatan (Komisi II) dengan OPD mitra sudah dilakukan, mengingat waktu penggunaan APBD 2024 kian mepet," jelas Ketua DPD Golkar Gresik ini.
Baca Juga: Jelang Tutup Tahun 2024, DPRD Gresik Paripurnakan Pembahasan 6 Raperda
Anha, sapaan akrabnya, menyampaikan pendapatan daerah pada APBD Perubahan 2024 diproyeksikan mencapai Rp3,967,126,891,782.00.
Proyeksi tersebut bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD) Rp1,597,280,914,605.00, dan pendapatan transfer diproyeksikan Rp2,369,845,977,177.00.
"Dari target PAD Rp1,597 triliun, hingga bulan sepuluh (Oktober) ini baru tercapai 61 persen. Idealnya sudah di angka 70 persen atau kisaran 1,250 triliun atau 1,300 triliun," terang Anha.
Baca Juga: Wakil Ketua DPRD Gresik Minta Pemkab Mitigasi Banjir Kota
Kondisi ini menjadi catatan catatan DPRD. Sebab, jika PAD tak tercapai, maka akan berpengaruh terhadap pembiayaan program yang telah disepakati antara Pemkab dan DPRD Gresik.
"Kalau fiskal sebagai penopang pembiayaan program tidak cukup karena PAD tak tercapai, tentu konsekuensinya ada program yang tak bisa dijalankan secara maksimal," terang Nurhamim.
Baca Juga: Respons Wakil Ketua DPRD Gresik soal Banjir di Kawasan Kota
Untuk itu, ia meminta ada pengawasan ekstra terhadap OPD penghasil dalam menjalankan kerja-kerja pendapatan.
OPD penghasil tersebut antara lain Badan Pendapatan Pengelolan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD), Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Perhubungan (Dishub), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), dan sejumlah OPD penghasil lain.
"OPD penghasil ini harus diberikan pengawasan ekstra dalam kerja-kerja pendapatan," tandasnya.
Baca Juga: DPRD Gresik Minta Usaha Tambak Udang di Bawean Berhenti Aktivitas Sampai Perizinan Lengkap
Untuk itu, pimpinan DPRD dan Komisi II akan melakukan evaluasi kinerja OPD penghasil, baik melalui rapat anggaran maupun komisi. Sehingga, ketika OPD mengalami kendala dalam menggenjot pendapatan, bisa dicarikan solusi terbaik.
"DPRD Gresik dalam menentukan target pendapatan tentu tidak sembarangan. Semua berdaasarkan kajian dan potensi yang ada," tuturnya.
Anha menambahkan, Banggar DPRD bersama TAPD Pemkab Gresik saat ini tengah mengevaluasi pelaksanaan, capaian pendapapatan, dan serapan anggaran pada APBD 2024.
Baca Juga: Belanja THL Kabupaten Gresik Capai Rp180 Miliar, Anha: Output dan Outcome Harus Jelas
"Evaluasi ini sebagai pijakan kami dalam pembahasan RAPBD 2025," pungkas Anha.
Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Gresik, Wongso Negoro, menyampaikan Komisi II telah menjadwalkan hearing dengan OPD mitra pada Senin (21/10/2024) mendatang.
"Salah satu materinya soal pendapatan. Kami akan tanyakan capaian-capaian pendapatan," ucap Wongso.
Baca Juga: Banggar DPRD Gresik Pastikan Target PAD 2024 Senilai Rp1,597 Triliun Tak Tercapai
Menurut Wongso, pendapatan daerah (PD) baik dari PAD, dana transfer, maupun lain-lain pendapatan yang sah merupakan sumber utama pembiayaan program pembangunan yang telah dicanangkan oleh Pemkab Gresik dan disetujui oleh DPRD.
"Untuk itu, OPD yang menangani pendapatan menjadi konsen kami dalam pengawasan kerja kerja pendapatan," terangnya.
Wongso menyatakan, pengawasan kinerja OPD penghasil juga sebagai pijakan untuk pembahasan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) tahun 2025 yang bakal dilakukan Banggar dan TAPD pada bulan Oktober hingga November 2024.
Baca Juga: Pendukung Kotak Kosong di Gresik Soroti Rendahnya PAD 2024
"Kami berharap capaian pendapatan OPD penghasil sesuai target. Masih ada waktu dua bulan lebih," pungkas Wongso. (hud/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
