Kasubdit Regident Ditlantas Polda Jatim, Kompol Galih Bayu Raditya.
SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Penerapan dari Peraturan Polisi (Parpol) nomor 2 tahun 2023 dan Intruksi President (Inpres) nomor 1 tahun 2022 tentang pelaksanaan pengajuan Surat Izin Mengemudi (SIM) dan perpanjangan Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK), tiap masyarakat wajib memiliki BPJS, yang mana bakal diterapkan secara serentak pada 1 November mendatang.
Implementasi aturan itu akan dilakukan di beberapa kantor pelaksana Satpas pembuatan SIM di semua jajaran Polres, Polresta dan Polrestabes se-Indonesia. Seperti halnya di Satpas Colombo yang nantinya akan melakukan penerapan pada awal bulan depan.
Baca Juga: Mahasiswa dari Madiun Bagikan Pengalaman Bergabung dengan JKN: Lebih Tenang Hadapi Biaya Kesehatan
Kasatlantas Polrestabes Surabaya, AKBP Arif Fazlurrahman, menyatakan bakal melibatkan pihak BPJS yang ada, dan standby di Satpas Colombo untuk memberikan sosialisasi kepada para pemohon SIM. Saat dipertanyakan lebih lanjut apakah penerapan terkait pemohon SIM wajib mempunyai BPJS bila ingin memiliki SIM, ia menyatakan bakal dilakukan bertahap.
“Akan kita lakukan sosialisasi terlebih dahulu sambil menunggu perintah dari Kaur Lantas Mabes Polri yang nantinya akan disampaikan oleh Polda Jatim,” ucapnya saat dikonfirmasi, Kamis (31/10/2024).
Sementara itu, Kasubdit Regident Ditlantas Polda Jatim, Kompol Galih Bayu Raditya, angkat bicara terkait implementasi regulasi tersebut.
Baca Juga: Polsek Prajurit Kulon Ikuti Peluncuran Gugus Tugas Polri Mendukung Program Ketahanan Pangan
“Sementara kami terapkan lampiran BPJS kepada para pengaju SIM, sedangkan untuk wajib pajak pengajuan STNK masih belum diterapkan. Itu sesuai Juklat dari Mabes Polri tertanggal penerapannya tanggal 1 November 2024 secara nasional,” katanya kepada BANGSAONLINE.com.
“Jadi sesuai arahan dari Kaur Lantas Mabes Polri yang diutarakan oleh Dirlantas Polda Jatim, setidaknya selama 3 bulan tertanggal 1 November 2024 akan dilakukan sosialisasi dan imbauan terlebih dahulu. Imbauan itu berisi bila pengaju SIM belum mempunyai BPJS maka diwajibkan ke depannya mengurus dan mempunyai BPJS. Sedangkan yang telah mempunyai namun terdapat tunggakan premi secepatnya untuk membayarnya,” imbuhnya.
Saat ditanya soal mekanisme dalam pengajuan SIM jika pemohon belum memiliki BPJS, atau ada tunggakan pembayaran premi, Galih menjawab, “Tetap dilayani namun ada imbauan-imbauan tertentu tergantung kebijaksanaan masing-masing Satpas yang ada.” (rus/mar)
Baca Juga: Kapolri dan Panglima TNI Luncurkan Gugus Tugas Polri Mendukung Program Ketahanan Pangan di Sidoarjo
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
