Demo Tolak Pilkada Ditunda 2017, Ingatkan Parpol tak Suguhkan Dagelan Politik

SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Puluhan massa yang menamakan diri Aliansi Warga Surabaya melakukan aksi demonstrasi menolak Pilwali Surabaya dan pilkada di daerah lain ditunda 2017 di depan gedung Negara Grahadi, Rabu (9/9). Koordinator Aliansi Warga Surabaya, Syukur Amaludin, Rabu (9/9) menegaskan, pihaknya mengingatkan beberapa partai politik di Surabaya agar tidak menyuguhi dagelan politik.

Dia menduga kegagalan kedua kalinya pada saat pendaftaran pasangan bakal calon walikota dan wakil walikota di KPU menunjukkan bukti adanya dagelan tersebut. Syukur mengaku tak mengetahui penyebab kegagalan pendaftaran pasangan calon yang diusung Partai Demokrat dan PAN sebelumnya.

Baca Juga: Untuk Cawali Surabaya, Risma Dikabarkan Punya Dua Jago: Ery Cahyadi dan Hendro Gunawan

Ia menengarai kegagalan pendaftaran pasangan calon akibat ulah begal politik. “Kami tak mengetahui kegagalan karena apa, tapi menurut kami, hal itu ulah begal politik,” terangnya

Katanya, Aliansi Warga Surabaya tak akan memberikan toleransi kepada siapapun yang berniat menggagalkan pilkada 2015 diundur ke 2017. Pihaknya akan melakukan berbagai upaya agar pilkada tidak ditunda, semisal demo besar-besaran.

Mantan Wakil Ketua DPRD Surabaya ini menerangkan, apabila pilkada ditunda, warga Surabaya akan dirugikan. Pasalnya, Pemkot Surabaya akan dipimpin oleh pejabat walikota selama dua tahun. Dampaknya, pembangunan kota menjadi tidak sinambung lagi.

Baca Juga: PDIP Minta Mahar Hingga Rp 10 M, Cawawali Surabaya Punya Uang Berapa?

Namun demikian, Ketua Paguyuban Pedagang buah Peneleh ini menyampaikan rasa terima kasih kepada Partai Demokrat dan PAN yang telah mendaftaran pasangan calonnya, Rasiyo-Lucy Kurniasari. Namun Ia berharap dua parpol ini tidak bersandiwara politik. Katanya,

keseriusan Partai Demokrat dan PAN hanya bisa dibuktikan saat pasangan yang dicalonkan mendapatan nomor undian.

Meski, saat pendaftaran kemarin, paslon yang memakai tagline “Serasi” (Selalu rasiyo dan Lucy) ini didampingi sejumlah pengurus DPP partai Demokrat dan PAN. “Sebelum ada nomor undian, kami merasa bisa dibegal lagi,” jelasnya.

Baca Juga: PKB Intruksikan Kader Sosialisasikan Fandi Utomo sebagai Cawali Surabaya

Syukur menegaskan, apabila pelaksanaan Pilkada surabaya yang dijadwalkan 9 Desember dibegal, sehingga ditunda 2017, pihaknya mendesak presiden mengeluarkan Peraturan Pengganti undang-Undang (Perppu). (lan/sta)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News