Tak Kunjung Tuntas, FMPN Blitar Unjuk Rasa Desak APH Usut Surat Palsu KPK

BLITAR,BANGSAONLINE.com - Front Masyarakat Petani dan Nelayan (FMPN) Kabupaten Blitar menggelar aksi turun ke jalan Selasa, (19/11/2024).

Mereka menuntut penyelesaian kasus pemalsuan dokumen yang mencatut nama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2018, yang hingga kini belum terungkap siapa aktor intelektual di baliknya.

Kasus tersebut, telah menjadi alat kriminalisasi terhadap Mohammad Trijanto, aktivis anti-korupsi yang juga pernah mencalonkan diri sebagai anggota DPD Jawa Timur.

Koordinator aksi Mohammad Trijanto dalam orasinya menyampaikan, bahwa tujuan mereka adalah untuk mempertahankan demokrasi yang adil dan bebas dari jeratan konspirasi hukum.

Seperti kasus pemalsuan surat yang terjadi pada Oktober 2018 lalu, yang melibatkan nama besar mantan Bupati Blitar Rijanto dan beberapa pejabat di Pemerintah Kabupaten Blitar, masih belum jelas siapa yang bertanggung jawab.

Pihaknya juga menyoroti bagaimana manipulasi hukum ini telah mencemarkan nama baik aktivis antikorupsi Muhammad Trijanto.

"Bahwa apa yang terjadi di Blitar adalah contoh nyata bagaimana hukum bisa digunakan sebagai alat represi oleh pihak-pihak yang berkuasa. Kami ingin mengingatkan bahwa demokrasi Pancasila yang kita junjung harus dijaga dari tangan-tangan kotor yang ingin membungkam kebenaran," kata Mohammad Trijanto.

Massa yang hadir dalam aksi ini juga menyerukan agar penyelidikan kasus surat palsu KPK dilakukan secara transparan dan tuntas.

"Sudah enam tahun berlalu sejak surat palsu KPK ini diterima, dan hingga sekarang tidak ada kejelasan. Kami mendesak penegak hukum untuk segera mengungkap aktor intelektual yang ada di baliknya," tandasnya.

Selain menuntut pengungkapan kasus pemalsuan surat KPK, massa juga menyerukan agar pemimpin di Blitar lebih transparan dan bertanggung jawab.

Mereka menekankan pentingnya pemimpin yang tidak hanya menjaga posisinya, tetapi juga berpihak pada rakyat.

"Kami membutuhkan pemimpin yang berjiwa besar, yang siap mendengarkan dan melayani rakyat dengan keadilan, bukan hanya yang melayani kepentingan pribadi atau kelompok," ujar Trijanto.

Dalam pernyataan sikap yang dibacakan di depan kantor DPRD, FMPN juga menuntut agar ada perlindungan bagi warga yang menyuarakan kebenaran, serta penghentian segala bentuk intimidasi terhadap mereka yang berjuang untuk keadilan.

"Kami tidak ingin ada lagi yang merasa takut untuk berbicara atau mengungkapkan kebenaran," ujarnya.

Tuntutan ini menunjukkan betapa pentingnya keberlanjutan demokrasi dan penegakan hukum yang adil di Kabupaten Blitar.

Di mata masyarakat, demokrasi tidak hanya berarti hak untuk memilih, tetapi juga hak untuk berbicara dan memperjuangkan keadilan tanpa takut akan intimidasi.

"Kami ingin agar Blitar menjadi contoh bagi daerah lain, bahwa di sini, keadilan dan demokrasi dijaga untuk semua orang," pungkasnya.

Kasus surat palsu KPK ini bermula pada 15 Oktober 2018, ketika sejumlah pejabat di Pemkab Blitar, termasuk Bupati Blitar Rijanto, menerima surat panggilan yang tercatat dari KPK.

Surat tersebut ternyata palsu dan dimaksudkan untuk menjerat sejumlah pejabat dalam sebuah konspirasi. Seiring waktu, meskipun Polres Blitar sempat mengedarkan sketsa wajah pelaku dan menetapkan tersangka, hingga kini sosok pengirim surat palsu tersebut masih belum terungkap. Massa yang hadir dalam aksi ini sangat kecewa dengan lambannya penanganan kasus ini.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Muhammad Rifai menegaskan, bahwa dirinya mendukung penyelidikan lebih lanjut atas kasus pemalsuan surat KPK.

"Kasus ini mencoreng nama baik banyak pihak dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah. Kami berharap penegak hukum dapat bekerja lebih transparan dan mengungkap siapa dibalik kejadian ini. DPRD juga siap mendukung segala upaya untuk menuntaskan kasus tersebut, demi kepentingan masyarakat Blitar," tandas Rifai. (ina/van)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News