Menteri ATR/BPN Pimpin Rapat soal Isu Penanganan Pembangunan Strategis BUMN

JAKARTA, BANGSAONLINE.com - Kementerian ATR/BPN menggelar Rapat Penanganan Isu Strategis Bersama BUMN pada Selasa (10/12/2024) malam. Rapat yang dipimpin langsung oleh Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, ini membahas inisiasi dan rencana terkait penyelesaian konflik dan isu strategis BUMN yang berkaitan dengan ranah Kementerian ATR/BPN.

“Kita ini dapat tugas dari Pak Presiden untuk mengatasi hal prioritas yang ada tiga hal, pertama adalah penyelesaian konflik tanah pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah. Kedua, juga diminta menyelesaikan masalah konflik dan sengketa tanah yang melibatkan BUMN. Lalu, yang ketiga itu sengketa dan konflik tanah yang melibatkan TNI/Polri,” kata Nusron.

Baca Juga: Kementerian ATR/BPN Raih Predikat WBK untuk 12 Kantah

Dalam upaya penanganan ini, ia mengaku telah melakukan pertemuan dengan lembaga terkait untuk konsolidasi penyelesaian masalah. 

“Kita sudah datang ke Mabes TNI, dan akan kita selesaikan satu per satu. Begitu juga terkait persoalan dengan BUMN, sudah ditangani, namun dalam kegiatan ini mungkin ada masukan yang bisa ditambahkan,” ucapnya.

Kepada jajaran Kementerian ATR/BPN, Nusron meminta agar fokus menyelesaikan persoalan ini dengan akurat, akuntabel, dan prudent dengan berdasarkan risk management yang terukur. Terlebih lagi jika ini terkait kegiatan strategis yang berhubungan dengan swasembada energi yang tercantum dalam Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

Baca Juga: Kunjungi Kantah Kubu Raya, Wamen ATR/BPN Serahkan Sertifikat ke Warga

“Di dalam Asta Cita Pak Prabowo itu ada swasembada energi. Kalau itu menyangkut swasembada energi, saya minta kepada Bapak-Bapak Dirjen nanti kalau ada permohonan dari BUMN yang sifatnya strategis yang menyangkut swasembada energi, swasembada pangan, hilirisasi, sejak dokumen dinyatakan lengkap, sudah bisa ditangani. Jangan sampai kita dianggap menghambat, namun tetap dengan langkah yang akurat, akuntabel, prudent dan berbasis pada risk management,” paparnya.

Sementara itu, Wakil Menteri BUMN, Aminudin Ma’ruf, menyambut baik langkah penanganan yang dilakukan antara Kementerian ATR/BPN untuk ranah BUMN. 

“Terima kasih karena telah difasilitasi terkait beberapa persoalan BUMN yang terkait dengan Kementerian ATR/BPN,” tuturnya.

Baca Juga: Kantah Kabupaten Pasuruan Serahkan 488 Sertifikat Tanah ke Warga Karangjati

Ia menyatakan telah melakukan pemetaan terkait persoalan yang juga berhubungan dengan Kementerian ATR/BPN, salah satunya soal kedaulatan energi yang menjadi bahasan dalam Rapat Paripurna awal Desember lalu. Sebagai upaya penanganan isu strategis bersama BUMN, ke depannya akan dilakukan beberapa tahap pertemuan sesuai dengan klasifikasi jenis BUMN yang ada.

Adapun hadir dalam pertemuan kali ini, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN, serta perwakilan dari jajaran BUMN. (afa/mar)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News