Suriah Kini, Mengulang Tragedi Penghancuran Irak dan Libya

Oleh: Khariri Makmun*

Situasi Suriah setelah tergulingnya Bashar al-Assad menggambarkan potret tragis sebuah negara yang pernah menjadi simbol kemandirian ekonomi, sosial, dan politik di Timur Tengah. Dahulu, Suriah berdiri kokoh dengan ekonomi mandiri, layanan kesehatan dan pendidikan gratis, serta tingkat melek huruf yang terus meningkat. Suriah adalah contoh bagaimana negara dapat membangun sistem yang berdaulat tanpa tunduk pada kepentingan asing. Namun, semua itu kini hanya tinggal kenangan.

BACA JUGA:

Revolusi yang berujung pada konflik berkepanjangan dan intervensi asing mengubah Suriah menjadi medan perang geopolitik. Alih-alih menciptakan masa depan yang lebih baik, perubahan rezim diprediksi akan membawa keterpurukan yang memprihatinkan. Suriah kini menghadapi kerusakan infrastruktur masif, disintegrasi sosial, dan eksploitasi ekonomi oleh kekuatan asing.

Pada masa sebelum konflik, Suriah berhasil menjaga stabilitas ekonomi dengan kebijakan moneter yang independen dan tidak memiliki utang luar negeri. Kemandirian finansial ini membuat Suriah mampu mengelola sumber daya alamnya—minyak, gas, gandum, dan kapas—untuk kepentingan rakyat. Model ini menjadi ancaman bagi kepentingan negara-negara Barat yang bergantung pada hegemoni finansial untuk mengontrol kawasan.

Namun, pasca tergulingnya Assad, peta ekonomi Suriah berubah drastis. Rezim baru di Damaskus membuka pintu bagi ekonomi pasar bebas, yang dalam praktiknya menjadi tiket masuk bagi investor asing untuk mengambil alih kontrol atas kebijakan ekonomi negara. Kebijakan ini justru memperparah ketergantungan Suriah pada kekuatan eksternal, melemahkan kedaulatan, dan mempercepat degradasi sosial.

Keputusan Amerika Serikat untuk menghapus Hayat Tahrir al-Sham (HTS), cabang Al-Qaeda di Suriah, dari daftar teroris menjadi salah satu indikasi kuat permainan geopolitik yang sedang berlangsung. Dengan dalih stabilisasi keamanan, langkah ini membuka ruang bagi aktor non-negara untuk beroperasi lebih bebas di wilayah Suriah, yang berkontribusi pada fragmentasi kekuasaan di negara tersebut.

Sementara itu, eksploitasi sumber daya alam Suriah oleh kekuatan asing juga semakin menjadi-jadi. Gas Suriah, yang seharusnya menjadi aset strategis bagi pembangunan nasional, kini menjadi rebutan. Pola ini serupa dengan yang terjadi di Gaza dan Lebanon, di mana kekayaan gas dicuri untuk menggantikan pasokan gas dari Iran dan Rusia yang disanksi oleh Barat.

Mengulang Tragedi Irak dan Libya

Nasib Suriah tak ubahnya cerminan dari apa yang telah terjadi di Irak dan Libya. Sebelum intervensi NATO, kedua negara tersebut memiliki tingkat kemandirian yang tinggi. Irak, misalnya, memiliki cadangan minyak besar yang memungkinkan negara itu membiayai pembangunan tanpa utang luar negeri. Demikian pula dengan Libya di bawah Muammar Qaddafi, yang menjadikan kekayaan minyaknya sebagai dasar untuk menciptakan program kesejahteraan sosial yang meluas.

Irak di bawah Saddam Hussein pernah menjadi salah satu negara paling stabil di kawasan Timur Tengah. Namun, invasi Amerika Serikat pada 2003 dengan dalih keberadaan senjata pemusnah massal (yang kemudian terbukti tidak ada) menghancurkan struktur negara. Pemerintahan Saddam yang otoriter digantikan oleh kekacauan yang berlangsung hingga kini.

Setelah jatuhnya rezim Saddam, Irak kehilangan kendali atas sumber daya minyaknya yang kini dikuasai oleh perusahaan multinasional. Lebih buruk lagi, invasi tersebut memicu konflik sektarian yang tajam, menciptakan vakum kekuasaan yang kemudian dimanfaatkan oleh kelompok ekstremis seperti ISIS. Rakyat Irak, yang dahulu menikmati stabilitas ekonomi, kini menghadapi pengangguran, kemiskinan, dan krisis kemanusiaan yang parah.

Libya sebelum intervensi NATO pada 2011 merupakan salah satu negara terkaya di Afrika, dengan pendapatan per kapita yang tinggi dan program kesejahteraan sosial yang luas. Di bawah Muammar Qaddafi, Libya menerapkan kebijakan yang menekankan distribusi kekayaan minyak untuk kesejahteraan rakyat, termasuk pendidikan gratis, layanan kesehatan, dan subsidi perumahan.

Namun, intervensi militer NATO, yang didorong oleh revolusi Arab Spring, menggulingkan Qaddafi dan menciptakan kekosongan kekuasaan yang segera diisi oleh berbagai faksi bersenjata. Hasilnya adalah disintegrasi politik dan sosial yang membuat Libya menjadi negara gagal. Hingga saat ini, Libya terpecah menjadi beberapa wilayah yang dikuasai oleh kelompok-kelompok milisi yang saling bersaing, sementara rakyatnya menderita dalam kemiskinan dan ketidakamanan.