Bupati dan Kadis PUPR Situbondo Mangkir Dipanggil KPK

SITUBONDO, BANGSAONLINE.com - Karna Suswandi, Bupati Situbondo nonaktif mangkir dari panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Merah Putih, Jakarta, Kamis (16/1/2025).

Ia dijadwalkan pemeriksaan setelah ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus dugaan korupsi alokasi dana pemulihan ekonomi nasional (PEN), serta pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Situbondo.

Baca Juga: Irjen Kementerian ATR BPN Saksikan Teken SKB Timnas PK dan Pelaksanaan Aksi Cegah Korupsi 2025–2026

Selain Bung Karna, sapaan akrab Bupati Situbondo nonaktif, KPK juga memanggil Eko Prionggo yang merupakan Kepala Dinas PUPR Situbondo. Namun, Eko turut mangkir dari panggilan penyidik KPK.

"Keduanya tak hadir dan meminta penjadwalan ulang di minggu depan," tutur Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto.

Tessa mengungkapkan, KPK telah menetapkan Karna Suswandi dan Eko Prionggo sebagai tersangka pada Selasa (27/08/2024).

Baca Juga: Usai Tahan Bupati Situbondo dan Kadis PUPP, KPK Kembali Periksa Sejumlah Saksi

Lebih lanjut, Tessa Mahardika menjelaskan bahwa kasus yang menjerat Bupati Situbondo dan Kepala Dinas PUPR itu, terkait penerimaan hadiah atau janji penyelenggara negara atau mewakilinya tentang dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

"Kasus yang menjeratnya terkait pengelolaan dana PEN serta pengadaan barang dan jasa di Pemkab Situbondo dari 2021-2024," ujarnya.

Menurut dia, KPK juga telah memenangkan gugatan praperadilan melawan Bupati Situbondo nonaktif Karna Suswandi dalam perkara tersebut pada 26 November 2024.

Baca Juga: Bupati Situbondo Terpilih Susun Roadmap Penanganan Bencana

Hal ini merupakan kemenangan kedua kalinya KPK melawan Karna Suswandi di sidang praperadilan.

Sebelumnya, KPK memenangkan gugatan praperadilan mantan Bupati Situbondo Karna Suswandi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) pada 25 Oktober 2024.

Namun demikian, penetapan status tersangka kepada Bung Karna dalam kasus suap alokasi dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) serta pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Situbondo telah sesuai prosedur. (rif)

Baca Juga: Dari hasil Survei, 46,9 Persen Anggap Program Makan Bergizi Gratis Berpotensi Dikorupsi

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News