Soal Reklamasi Laut, Plt Kepala DKPP Gresik Sebut Hanya Petrokimia yang Berkoordinasi

GRESIK, BANGSAONLINE.com - Tak hanya pemerintah, masyarakat melalui media sosial (medsos) juga ikut berkomentar terkait pagar laut yang kini tengah menjadi perbincangan hangat.

Mereka membandingkan kasus serupa yang terjadi di kawasan pesisir Gresik, selama bertahun-tahun.

Mereka menyoal banyaknya perusahaan yang berdiri di tepi laut, dan melakukan pengurukan laut atau reklamasi untuk perluasan pabrik.

"Terus lama-lama lautan diuruk daratan jadi lautan, bingung airnya dibuang ke mana, harus ada solusinya itu," kata Hamizan saat mengomentari berita berjudul: "Heboh Pagar Laut, Dewan Sebut Banyak Industri Sewa Area Pesisir untuk Perluasan Pabrik di Gresik" yang diposting di Grup Facebook Gresik Sumpek (GS), Kamis (23/1/2025).

Sedangkan yang lainnya, mengungkapkan bahwa urukan atau reklamasi laut di pesisir Gresik sudah lama.

"Laut Gresik wes diuruk, wes kape tekan Meduro (laut Gresik sudah diuruk, sudah mau sampai Madura)," ucap netizen yang mengatasnamakan dirinya sebagai Si Raja Tega, dikutip BANGSAONLINE.com.

Sementara itu, Plt Kepala Dinas Kelautan, Perikanan, dan Peternakan (DKPP) Gresik, Arif Wicaksono, tak menampik jika dirinya memperoleh informasi yang menyebut kawasan pesisir sudah banyak yang direklamasi untuk aktivitas usaha, baik untuk perluasan pabrik, dermaga, dan lainnya.

Namun, ia mengaku baru Petrokimia Gresik yang koordinasi dengan pihaknya terkait rencana pemanfaatan wilayah laut untuk usaha sejak menjabat sebagai Plt Kepala DKPP Gresik.

"Setahu saya baru Petrokimia Gresik yang memberitahu akan memanfaatkan ruang pesisir laut Gresik untuk perluasan usaha," tuturnya saat dikonfirmasi.

Dikatakan olehnya, Petrokimia Gresik telah berkoordinasi untuk memperluas pembangunan dermaga atau terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS).

"Sebelum coblosan Pilkada serentak 2024, tepatnya tanggal 26 November saya diajak koordinasi pihak Petrokimia soal rencana perluasan dermaga," ujarnya.

Ia menambahkan, rencana pembangunan perluasan dermaga baru tahap sosialisasi.

"Baru tahap sosialisasi, Mas. Namanya juga perluasan, mesti nanti ada juga areal wilayah pesisir laut yang akan diuruk (reklamasi)," imbuhnya.

Wicak menyampaikan, meski saat ini izin untuk pemanfaatan ruang pesisir berada di provinsi dan pemerintah pusat, daerah juga harus diajak koordinasi.

"Seperti DKPP Gresik juga harus diberitahu kalau ada reklamasi pesisir laut Gresik. Kalau terjadi apa-apa kan kami yang kena imbasnya," pungkasnya. (hud/mar)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News