PBNU Bela Jokowi Mati-Matian, Tambang Tak Kunjung Diberikan

JAKARTA, BANGSAONLINE.com – Membaca tulisan Pak Dahlan Iskan, tokoh pers nasional, saya langsung terhenyak. Sekaligus termenung. Judulnya sangat khas: Telat Jatah.

Wartawan senior itu memang selalu bikin judul unik dan nyentrik. Pendek. Hanya terdiri dari dua kata. Mewakili dua persoalan yang dibahas.

BACA JUGA:

Tapi bukan judul itu yang membuat saya terhenyak dan termenung. Saya terhenyak karena memikirkan NU: benarkah organisasi sosial keagamaan terbesar ini tertipu?

Soal apa? Soal apalagi kalau bukan soal tambang.

Tertipu oleh siapa? Oleh siapa lagi kalau bukan oleh janji Jokowi saat menjadi presiden.

Jika ya, maka bukan hanya NU yang tertipu. Tapi juga Muhammadiyah. Bukankah Muhammadiyah -ormas yang konon memiliki kekayaan triliunan - itu juga mau menerima konsesi pengelolaan tambang? Meski awalnya malu-malu kucing. Pura-pura menolak. Toh mau juga.

Hanya saja berbeda dengan NU – atau lebih tepatnya pengurus PBNU – para pimpinan Muhammadiyah tak sampai pasang badan mati-matian untuk membela Jokowi.

Pak Dahlan memang sangat paham soal tambang. Selain popular sebagai wartawan intelektual yang menguasai berbagai persoalan, termasuk ekonomi, juga terlibat langsung dalam pengelolaan tambang. Apalagi beliau juga mantan menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Alhasil, beliau punya kapasitas dan otoritas untuk membahas soal tambang. Selain praktisi pengelolaan tambang, pengetahuan beliau juga sangat luas soal tambang, termasuk aturan-aturannya.

Nah, agar tak berlarut-larut langsung saja kita baca tulisan wartawan kawakan yang suka menjelajah ke berbagai negara itu. Di bawah ini saya turunkan secara utuh:

Kemarin saya mengalami kesulitan menjawab pertanyaan ini: kapan NU dan Muhammadiyah mendapatkan tambang batu bara yang dijanjikan untuk mereka.

Soal itu muncul di antara banyak pertanyaan di Pondok Miftahul Huda, Kroya. Ini pondok tua. NU di Cilacap didirikan oleh kiai pendiri pondok ini: KH Minhajul Adzkiya. Tahun 1936.

Kini pondok dipimpin putra beliau, Su’ada Adzkiya, 82 tahun. Miftahul Huda tidak bisa disebut pondok pesantren.

Tidak ada pesantren di situ. Sejak didirikan kiai di situ sengaja tidak mau punya pesantren. Yang didirikan justru sekolah dasar (SD), SMP, SMA, dan belakangan SMK.

Para pengasuh pondok di Miftahul Huda seperti tahu masa depan Indonesia: di tahun 2000-an kelak melahirkan terlalu banyak sarjana agama.

Sedikit sarjana teknik, science, dan akuntansi. Padahal itulah modal utama untuk membangun negara maju.

Anda masih ingat: awalnya hanya NU yang antusias mendapatkan ''jatah'' tambang batu bara.

Presiden Jokowi sendiri yang tak terhitung banyaknya mengatakan soal jatah tambang itu. Lokasinya pun sudah pasti. Di Kaltim. Di area yang dulunya milik perusahaan tambang yang terlalu luas.

Muhammadiyah awalnya seperti menolak jatah seperti itu. Belakangan mau juga. Entah mau sungguhan atau itu hanya cara untuk tidak terkesan menentang presiden.

Banyak pesantren lain yang juga ikut mengajukan permohonan serupa. Tidak ada kabar beritanya. Jokowi pun kehabisan masa jabatan.

Ia belum sempat menyerahkan tambang untuk NU –yang telah pasang badan habis-habisan untuk sang presiden.