ALG Kirim Surat Terbuka Desak Ansor Pusat Ambil Alih Kepengurusan PC Surabaya, Begini Isinya

SURABAYA,BANGSAONLINE.com - Kisruh Konfercab XX GP Ansor Surabaya pada 16 Februari 2025 di Balai Pemuda Surabaya memantik reaksi kalangan nahdliyin.

Pasalnya, Konfercab yang salah satu agendanya memilih Ketua PC GP Ansor Surabaya banyak dinanti kader-kader Ansor guna mengatasi kevakuman kegiatan organisasi tersebut selama ini.

BACA JUGA:

Salah satu alasan gagalnya Konfercab lantaran jajaran pimpinan dan panitia Konfercab tidak cakap mengonsolidasikan anggotanya.

Hal ini menjadi sorotan tajam Gerakan Ansor Lintas Generasi (ALG) yang merupakan wadah silaturrahim sahabat-sahabat Ansor di Surabaya.

Miris dengan kondisi tersebut, ALG melayangkan Surat Terbuka yang ditujukan kepada Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor H Addin Jauharudin.

Dalam suratnya, ALG mendesak PP GP Ansor turun tangan memberesi masalah yang terjadi. Ketua ALG Yunus Supanto mengatakan, banyak PD/PRT GP Ansor yang dilanggar menjelang maupun saat Konfercab akan digelar.

Menurut dia, hasil investigasi yang dilakukan pihaknya mengungkap fakta bahwa pelaksanaan Pra Konfercab yang digelar PC GP Ansor Surabaya dilakukan asal-asalan. Ini, menurutnya, tidak mencerminkan Ansor sebagai organisasi yang menjunjung tinggi kemaslahatan.

''Pra Konfercab selayaknya membahas membahas seluruh kelengkapan yang akan disahkan dalam Konfercab, termasuk masalah administrasi dan akreditasi. PC GP Ansor Kota Surabaya secara faktual hanya melaksanakan Rapat Koordinasi Pimpinan Cabang (Rakorpimcab) yang agendanya dianggap sudah merupakan bagian dari Pra Konfercab. Namun, pada pelaksanaannya, banyak catatan yang mengakibatkan persoalan yang terjadi saat pelaksanaan Konfercab. Ini harus disikapi serius PP GP Ansor,'' ujarnya, Kamis (20/2/2025).

Tidak hanya itu, lanjut dia, salah satu hal yang menjadi penyebab batalnya pelaksanaan konfercab adalah muncul Surat Keputusan (SK) Ranting ganda.

Selain itu juga terjadi double nama yang mengisi jabatan di jajaran Pengurus PAC dan Ranting. Kondisi tersebut karena sebenarnya pelaksanaan akreditasi tidak dijalankan sesuai peraturan yang berlaku dan terjadi penyalahgunaaan wewenang, sehingga dalam penerbitan SK PAC maupun Ranting bersifat subjektif dan tendensius untuk kepentingan hak suara dan dukungan kepada salah satu calon tertentu,' jelasnya.

Menurutnya,tindakan-tindakan tersebut melanggar PD/PRT GP Ansor BAB XII tentang Larangan Rangkap Jabatan, Pasal 52 ayat (1) poin a yang berbunyi

“Jabatan pengurus harian di suatu tingkat kepengurusan Gerakan Pemuda Ansor

tidak dapat dirangkap dengan jabatan pengurus harian di semua tingkat kepengurusan Gerakan Pemuda Ansor lainnya"

"Kondisi tersebut juga bertentangan dengan PD/PRT GP Ansor Pasal 40 D dimana pimpinan cabang berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepengurusan di tingkat cabang dan ranting di wilayah khidmahnya" tegas Yunus.

Di sisi lain, saat kondisi yang tidak kondusif kepanitiaan dan kepengurusan PC GP Ansor Surabaya berusaha tetap menjalankan kegiatan konfrensi, mengakibatkan kondisi tersebut bertentangan dengan PD/PRT GP Ansor Pasal 40 E dimana pimpinan Cabang berkewajiban memberikan perlindungan dan pembelaan kepada anggota yang memerlukan.'