Wakil Ketua DPRD Gresik, Ahmad Nurhamim.
GRESIK, BANGSAONLINE.com - Program pokok pikiran (pokir) DPRD Gresik untuk memfasilitasi usulan konstituen dan masyarakat akan difokuskan untuk pembiayaan program-program yang mendesak.
"Program untuk jenis kegiatan diukur berdasarkan telaah urgensitas dan data yang disiapkan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD)," ujar Wakil Ketua DPRD Gresik, Ahmad Nurhamim, kepada BANGSAONLINE.com, Jumat (11/4/2025).
Menurutnya, pengalihan pokir untuk program urgen bertujuan agar program yang ditetapkan dalam pembahasan APBD bisa berjalan lebih efektif, dan tingkat keberhasilan dalam menyelesaikan problem daerah dapat diukur.
"Format program nantinya akan disempurnakan dengan digitalisasi," jelas Ketua DPD Golkar Gresik ini.
Pria yang karib disapa Anha ini menambahkan, bahwa masing-masing anggota DPRD tidak bisa menentukan batas mininal maupun maksimal anggaran dalam mengusulkan program.
"Angka anggaran per anggota tidak ada patokan, karena anggota hanya meneruskan usulan kegiatan sesuai aspirasi masyarakat dan konstituen. Kelayakan dan pagu kegiatannya atas dasar survei OPD," tandasnya.
Ia mencontohkan usulan konstituennya dalam program pokir, salah satunya usulan perbaikan jalan poros Kelurahan Gending-Ngargosar, Kecamatan Kebomas.
"Usulan ini nanti yang menentukan kebutuhan anggarannya Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR)," terangnya.
Program pokir ini baru akan dijalankan di tahun 2027. "Insyaallah startingnya pada tahun 2027," pungkasnya. (hud/msn)
