Presiden Prabowo Subianto (kiri) menerima suvenir dari Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan saat jamuan makan malam di Istana Kepresidenan di Ankara, Turki, pada 10 April 2025. Foto: Antara/Galih Pradipta
ISTANBUL, BANGSAONLINE.com – Pemerintah Arab Saudi dan Turki secara tegas menolak usul Presiden Prabowo Subianto untuk mengevakuasi warga Palestina yang ada di Jalur Gaza keluar dari tanah mereka sendiri.
Menteri Luar Negeri Arab Saudi Pangeran Faisal bin Farhan mengatakan Riyadh secara tegas menolak segala upaya untuk memindahkan warga Palestina secara paksa dari Jalur Gaza.
"Kami dengan tegas menolak pemindahan warga Palestina dari Gaza dalam bentuk apapun," ujar Pangeran Faisal dalam konferensi pers setelah pertemuan Kelompok Kontak Gaza yang diadakan di sela-sela Forum Diplomasi Antalya di Turki, Jumat (11/4).
Pangeran Faisal bahkan mengutuk segala bentuk rencana dan usulan untuk meminta warga Gaza meninggalkan tempat tinggal mereka. Ia justru mendorong dilakukan gencatan senjata.
"Pembicaraan tentang migrasi sukarela tidak dapat diterima ketika warga Palestina kehilangan kebutuhan hidup paling dasar," tegas Pangeran Faisal seperti dikutip dari kantor berita Turki Anadolu Agency.
Sikap tegas pemerintah Arab Saudi itu sama dengan sikap pemerintah Turki. Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan secara tegas menolak rencana apa pun yang bertujuan memaksa warga Palestina meninggalkan tanah air mereka. Ia malah meminta Israel untuk segera mengumumkan gencatan senjata.
"Kami menolak semua rencana yang bertujuan memaksa warga Palestina meninggalkan tanah air mereka. Kami mendukung pembentukan negara Palestina yang merdeka dan berdaulat, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya, berdasarkan perbatasan tahun 1967," tegas Hakan Fidan mengungkapkan sikap pemerintah Turki.
Sebelumnya, Mesir juga menyatakan menolak. Mesir menegaskan sikap tegas: tidak akan menerima pemindahan warga Palestina dari Jalur Gaza ke wilayahnya, termasuk ke Semenanjung Sinai. Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi secara terbuka menyatakan penolakannya dalam konferensi pers bersama Kanselir Jerman Olaf Scholz di Kairo, Rabu, 18 Oktober 2023.
"Kami tidak akan kompromi dalam perjuangan rakyat Palestina," ujar al-Sisi seperti dikutip Anadolu. Ia menegaskan bahwa jutaan warga Mesir mendukung sepenuhnya sikap resmi pemerintah tersebut.
Al-Sisi bahkan mengusulkan alternatif: jika memang harus ada relokasi sementara, maka itu sebaiknya dilakukan ke Gurun Negev—wilayah yang berada dalam teritori Israel—hingga operasi militer Israel selesai.
Pemerintah Qatar dan Uni Emirat Arab (UEA) juga tegas menolak kompromi dengan Israel. Qatar dan UEA secara tegas menolak upaya evakuasi yang digagas Israel dan seketunya, Amerika Serikat (AS).
Seperti diberitakan, Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan resmi ke lima negara di Timur Tengah dalam rangka meminta dukungan untuk evakuasi 1.000 warga Gaza, Palestina.
Negara-negara yang dikunjungi Prabowo adalah Uni Emirat Arab (UEA), Turki, Mesir, Qatar, dan Yordania.
"Syaratnya adalah semua pihak harus menyetujui hal ini. Kedua, mereka di sini hanya sementara sampai pulih kembali, dan pada saat pulih dan sehat kembali, kondisi Gaza sudah memungkinkan, mereka harus kembali ke daerah mereka berasal,"kata Prabowo yang disiarkan YouTube Sekretariat Presiden Rabu (9/4/2025).
"Saya kira itu sikap Pemerintah Indonesia. Untuk itu, saya harus konsultasi kepada pemimpin daerah tersebut," lanjutnya.
Namun di dalam negeri sendiri Prabowo mendapat penolakan dari ormas-ormas besar, baik NU maupun Muhammadiyah dan MUI.
"Untuk isu ini (evakuasi warga Gaza-Red), saya mengatakan Pak Prabowo blunder, menurut saya itu tidak tepat. Jadi ya apa pun kita harus membantu dengan segala daya upaya untuk tetap membantu bangsa Palestina, terutama warga Gaza tetap di Gaza," kata Gus Ulil usai Halal Bihalal di Lantai 3, Gedung PBNU, Jalan Kramat Raya 164, Salemba, Jakarta Pusat, Kamis (10/4/2025).
Wakil Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Anwar Abbas bahkan minta Prabowo tak usah ikut-ikut mengevakuasi warga Gaza.
"Sebaiknya Prabowo jangan ikut-ikutan mengevakuasi rakyat Gaza ke Indonesia karena jika hal itu terjadi, Prabowo jangan mimpi Israel akan mau menerima kembali warga Gaza yang sudah dievakuasi tersebut," kata Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas dalam pernyataan tertulisnya di Jakarta, Rabu, 9 April 2025.
