Ketua DPRD Gresik, M Syahrul Munir, didampingi pimpinan DPRD dan Komisi saat memberikan keterangan pers. Foto: Ist.
GRESIK, BANGSAONLINE.com - DPRD Gresik merespons Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyorot pengadaan barang dan jasa serta hibah di lingkungan Pemkab Gresik.
Ketua DPRD Gresik, M. Syahrul Munir, meminta pemkab memperhatikan dan menindaklanjuti apa yang menjadi sorotan KPK.
"Tentunya apa yang menjadi sorotan KPK dalam pengadaan barang dan jasa serta hibah itu harus dijadikan pegangan oleh pemerintah agar hati-hati dalam pengadaan barang dan jasa serta pemberian hibah," ujar Syahrul saat memberikan keterangan pers, Rabu (14/5/2025).
"Kami di DPRD Gresik yang memiliki tugas dan fungsi pengawasan juga telah melakukan tugas kami secara maksimal terhadap kegiatan-kegiatan di pemerintah," imbuhnya.
Ia sempat menyinggung kasus hibah kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang berbuntut hukum.
"Jadi apa yang jadi penilaian KPK ini harus ditindaklanjuti, harus terus dilakukan perbaikan, kehati-hatian dan pengawasan yang ketat agar tidak berbuntut hukum," tandasnya didampingi Wakil Ketua Lutfi Dawam, Ahmad Nurhamim, Ketua Komisi I Muhammad Rizaldi Saputra, Ketua Komisi II Wongso Negoro, Ketua Komisi III Sulisno Irbansah, dan Ketua Komisi IV Muchamad Zaifudin.
