Dukung Zero ODOL, Ketua DPRD Gresik Minta Pemerintah Atur Tarif Jasa Angkut

GRESIK, BANGSAONLINE.com - Ketua DPRD Gresik, M. Syahrul Munir, mendukung penegakan aturan zero angkutan over dimension dan overload (ODOL) di jalan raya.

"Bagi kami, kebijakan ini penting untuk keselamatan lalu lintas dan perlindungan infrastruktur jalan," ujar Syahrul kepada BANGSAONLINE.com, Rabu (18/6/2025).

BACA JUGA:

Dikatakan Syahrul, kendaraan angkutan ODOL memiliki andil besar dalam permasalahan kerusakan permukaan, struktur, dan fondasi jalan, lantaran muatannya memberikan tekanan yang berlebihan.

Dampaknya adalah jalan mengalami kerusakan yang dapat mengurangi kenyamanan, keselamatan, dan efisiensi pengguna jalan, sehingga sangat merugikan.

"Kabupaten Gresik adalah kota industri. Saya mendukung penerapan zero ODOL, namun pemerintah dalam hal ini pemerintah pusat harus mengatur tarif jasa angkut yang selama ini belum pernah diatur secara rinci berdasarkan jenis muatan, beban muatan, dan jarak tempuh. Sehingga iklim usaha jasa angkut masih bisa tetap terjaga dan kesejahteraan sopir angkutan bisa terjamin," ungkapnya.

Menurut Syahrul, keberadaan angkutan ODOL juga membahayakan pengguna jalan lain saat beraktivitas di jalan raya. Banyak kejadian truk atau angkutan barang yang membawa muatan melebihi kapasitas terguling karena kelebihan beban.

"Sehingga mengakibatkan jatuhnya korban, baik luka maupun jiwa," terangnya.

Syahrul menyatakan bahwa penegakan zero ODOL saat ini sedang disosialisasikan oleh Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bersama kepolisian di Kabupaten Gresik.

"BPTD Jawa Timur menekankan bahwa kendaraan ODOL tak hanya membahayakan pengguna jalan, tetapi juga mempercepat kerusakan jalan dan jembatan," tuturnya.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Gresik akan membatasi pergerakan kendaraan ODOL di area rawan di kota pudak. Seperti di area pelabuhan, kawasan industri, dan ruas tol.

"Penegakan dilakukan dalam tiga tahap: sosialisasi pada 1–30 Juni, peringatan pada 1–13 Juli, dan penegakan hukum melalui operasi patuh pada 14–27 Juli 2025," jelas anggota Fraksi PKB ini.