Ketua DPRD Kabupaten Malang saat menyampaikan paparan dalam rapat paripurna.
"Penambahan BTT ini juga bagian dari tindak lanjut surat edaran Menteri Dalam Negeri tentang akselerasi pembentukan koperasi di tingkat desa dan kelurahan," ucap Sanusi.
Pada sisi pembiayaan, ia menyatakan Pemkab Malang mencatat pembiayaan netto sebesar Rp305 miliar yang difokuskan pada program prioritas dan belanja wajib.
"Kami memastikan setiap rupiah yang digunakan memiliki arah dan tujuan jelas untuk mendukung pembangunan berkelanjutan," sebutnya.
Soal infrastruktur, pemerintah daerah setempat menetapkan skala prioritas perbaikan jalan kabupaten sepanjang 1.641 km, dilakukan bertahap berdasarkan tingkat kerusakan dan urgensi.
Dalam bidang ketenagakerjaan, Rp8 miliar telah dialokasikan untuk program pelatihan keterampilan kerja bagi 739 peserta, guna memperkuat keterkaitan antara pendidikan dan kebutuhan dunia usaha.
“Kami berupaya mendorong link and match antara pelatihan dan kebutuhan pasar kerja, termasuk untuk lulusan SMK,” kata Sanusi.
Mengakhiri paparannya, ia menyampaikan harapan agar pembahasan Raperda bersama Badan Anggaran DPRD dapat segera dirampungkan dengan tetap mengacu pada tema dan prioritas dalam RKPD 2025.
“Kami harap sinergi eksekutif dan legislatif terus terjaga, agar APBD benar-benar menjadi instrumen fiskal yang efektif demi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Malang,” pungkasnya. (dad/mar)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
