Wakil Wali Kota Kediri saat memberi sambutan.
KOTA KEDIRI, BANGSAONLINE.com - Wakil Wali Kota Kediri, Qowimuddin Thoha atau yang akrab disapa Gus Qowim, memberi arahan dalam Rapat Sosialisasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) dan Persiapan Penilaian Kinerja Pemerintah Daerah dalam Penanganan Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem 2025, Senin (14/7/2025).
“Kemiskinan merupakan persoalan multidimensi. Ia tidak hanya soal pendapatan rendah, tetapi juga menyangkut keterbatasan akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, sanitasi layak, hunian yang memadai hingga kesempatan kerja yang setara,” paparnya.
Ia menyampaikan, Pemkot Kediri berkomitmen memberikan solusi agar tidak ada satu pun warga yang tertinggal dari pembangunan. Menurut dia, pemerintah daerah merupakan garda terdepan dalam menghadapi langsung masyarakat yang paling membutuhkan intervensi.
Gus Qowim menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam upaya penanggulangan kemiskinan. TKPK dinilai sangat krusial dalam menyatukan beragam program seperti perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi, pendidikan vokasional, hingga peningkatan infrastruktur dasar.
Program-program pengentasan kemiskinan dari pusat dan inovasi daerah perlu dijalankan secara terpadu, seperti Sekolah Rakyat, Makan Bergizi Gratis, ATM Beras, BOSDA, Beasiswa Pelajar dan Mahasiswa, RTLH, Pelatihan Kerja, dan lainnya.
Dalam SK Wali Kota Kediri Nomor 100.3.3.3/76/419.033/2025, TKPK memiliki tugas menyusun rencana penanggulangan kemiskinan daerah beserta rencana aksinya; mengoordinasikan pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi program; serta memfasilitasi pengembangan kemitraan.
“Pada kesempatan ini hadir narasumber dari Bappeda Provinsi Jawa Timur yang akan memberi masukan bermanfaat terkait kinerja TKPK. Saya harap ini menjadi catatan bersama untuk melaksanakan tugas sebaik-baiknya demi kemaslahatan masyarakat Kota Kediri,” kata Gus Qowim.
Sebagai Ketua TKPK, ia juga meminta agar setiap program dipastikan berjalan secara terkoordinasi, terarah, dan tepat sasaran, dengan evaluasi berkala untuk menentukan langkah kebijakan selanjutnya.
“Dalam waktu dekat TKPK memiliki tugas penting mempersiapkan penilaian indikator kinerja pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem. Saya harap panjenengan semua bersinergi secara optimal,” pungkasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua TKPK Kota Kediri, Bagus Alit, menambahkan bahwa persentase penduduk miskin Kota Kediri tercatat sebesar 6,51 persen pada tahun lalu, jauh di bawah rata-rata provinsi yang berada di angka 9,79 persen.
Beberapa program penanggulangan kemiskinan yang mendukung Asta Cita dan Sapta Cita antara lain MERATA, BOSDA, beasiswa perguruan tinggi S1–S3, beasiswa atlet berprestasi, bantuan UMKM, Halo Warga, dokter keluarga, kota ramah disabilitas, Pelayanan All In Kelurahan, dan Mobil Pelayanan Masyarakat. (uji/mar)
