Bupati Jember Siap Sambangi Kementerian di Jakarta, Perjuangkan Nasib Honorer dan Tambahan Kuota ASN

Bupati Jember Siap Sambangi Kementerian di Jakarta, Perjuangkan Nasib Honorer dan Tambahan Kuota ASN Bupati Jember, Gus Fawait saat memberikan keterangan

JEMBER,BANGSAONLINE.com - Pasca-penandatanganan Nota Kesepakatan Peruahan KUA PPAS APBD 2025, Pemerintah Kabupaten Jember diminta segera melakukan penataan kepada tenaga honorer non Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Non Data Base.

Bupati Jember Muhammad Fawait menyatakan, komitmennya untuk memperjuangkan nasib tenaga honorer di lingkungan Pemkab Jember.

Dalam waktu dekat, dirinya bersama pimpinan DPRD Jember dijadwalkan akan bertolak ke Jakarta guna bertemu dengan kementerian terkait.

“Kami akan memetakan regulasi yang tepat untuk memperpanjang masa kerja tenaga honorer,” ujarnya dalam sesi wawancara baru-baru ini.

Ia menegaskan bahwa seluruh upaya yang dilakukan akan tetap mengacu pada aturan hukum yang berlaku dan tidak melanggar regulasi pusat.

Selain memperjuangkan nasib honorer, Gus Fawait juga menyampaikan rencana untuk mengajukan penambahan formasi ASN (Aparatur Sipil Negara) di Jember. 

Hal ini mengingat banyaknya pegawai yang akan memasuki masa pensiun dalam waktu dekat.

“Kalau saja wewenangnya ada di kami, tentu sudah langsung kami tambah. Tapi tetap harus mengikuti kebijakan pemerintah pusat. Jangan sampai melanggar aturan,” tegasnya.

Ia juga mengimbau agar kondisi Jember tidak dibandingkan dengan daerah lain. Menurutnya, jumlah tenaga non-ASN di Jember merupakan salah satu yang tertinggi di Indonesia, sementara kemampuan fiskalnya terbatas.

“Kami akan perjuangkan yang terbaik. Semua pihak yang sudah lama mengabdi akan kami pikirkan solusinya,” katanya.

Evaluasi Kebutuhan Pegawai di OPD

Bupati Fawait juga menyoroti pentingnya penataan jumlah pegawai di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar sesuai dengan kebutuhan riil. Ia tidak ingin ada lagi OPD yang memiliki kelebihan pegawai tanpa beban kerja yang sepadan.

“Contohnya, di sebuah puskesmas ada seratus pegawai, padahal pasiennya sedikit. Ini harus ditata ulang,” ungkapnya.

Ia juga memastikan bahwa upaya efisiensi ini tidak dimaksudkan untuk merumahkan pegawai. Justru, pihaknya berharap tidak ada yang dirumahkan, dan jika memungkinkan, kebutuhan pegawai di sektor tertentu justru ditambah.

Salah satu contohnya adalah pasar tradisional. Menurutnya, sejumlah pasar seperti Pasar Tanjung memerlukan tambahan tenaga kerja, terutama untuk menjaga dan melayani pengunjung di area lantai atas.

“Di beberapa titik, tenaga kerja justru kurang. Ini akan jadi perhatian kami juga,” tutupnya.(nga/yud/van)