Program MBG di Jatim Sudah Capai 1,9 Juta Penerima, Khofifah Dorong Perkuat Koordinasi antar Daerah

SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jawa Timur terus berjalan meski masih menghadapi sejumlah tantangan. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan hingga 20 Agustus 2025, sudah ada 1,9 juta penerima manfaat dari program nasional tersebut

"Hari ini ada 714 SPPG di Jawa Timur dan penerimanya 1,9 juta," ujar Khofifah saat Rapat Konsolidasi Program Prioritas Nasional Bidang Pangan di Ruang Hayam Wuruk, Kompleks Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Jawa Timur, Kamis (21/8/2025).

BACA JUGA:

Rapat ini dihadiri oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Wakil Menteri Desa PDT Ahmad Riza Patria, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, dan beberapa jajaran Kabinet Merah Putih.

Sedangkan dari unsur Provinsi Jatim, hadir Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, Ketua DPRD Jatim Musyafak Rouf, Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Rudi Saladin, Kapolda Jatim Irjen Pol Nanang Avianto, Kepala BINDA Jatim Brigjen TNI Murbianto Adhi Wibowo, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jatim Kuntadi, Sekretaris Daerah Adhy Karyono, para asisten Sekda, serta pimpinan BUMD, serta bupati dan wali kota se-Jatim.

Khofifah menegaskan bahwa program MBG memiliki dampak luas. Tidak hanya pada penerima manfaat, tetapi juga pada serapan tenaga kerja, UMKM, hingga produk pertanian lokal. Menurutnya, semakin cepat realisasi program, semakin besar pula multiplier effect bagi perekonomian daerah.

"Pegawai dan jenis SPPG, kita bisa melihat kalau bisa maksimal, maka serapan naker bagus, UMKM kita bagus, dan serapan produk pertanian kita bagus," katanya.

Meski demikian, ia mengakui adanya kendala koordinasi yang perlu diperkuat antara pemerintah pusat dan daerah. Beberapa kabupaten/kota disebut belum memperbarui data penerima manfaat, sehingga berpengaruh pada percepatan distribusi.

"Ada hal yang secara khusus kami sampaikan, kendala ini catatan kami: kurangnya koordinasi antara pusat dan daerah. Kami terima kasih Pak Mendagri beberapa minggu terakhir melakukan koordinasi secara khusus, baik terkait MBG, terkait bedah rumah, terkait KDKMP (Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih). Bahwa memang koordinasi ini harus ditingkatkan kembali," jelasnya.

Khofifah menambahkan, dari kebutuhan total 3.545 SPPG untuk Jawa Timur, masih ada ruang percepatan, terutama jika basis pesantren tercover secara lebih luas. Saat ini tercatat baru sekitar 6.000 santri dari pesantren yang masuk dalam data penerima manfaat, padahal ada pesantren besar dengan jumlah santri belasan ribu.

"Kalau total pesantren itu tercover, maka percepatan ini bisa lebih signifikan lagi," ucapnya.