Dari kiri Wakil Ketua DPRD Gresik Ahmad Nurhamim, Ketua DPRD M. Syahrul Munir, Wakil Ketua Mujid Riduan, dan Lutfi Dhawam. Foto: Ist.
GRESIK, BANGSAONLINE.com - Tingginya investasi di Kabupaten Gresik tak berbanding lurus dengan pendapatan asli daerah (PAD).
Dari data yang didapatkan BANGSAONLINE.com menyebutkan, PAD Gresik masih kalah dengan daerah tetangga, meski jumlah investasinya lebih rendah.
Pada tahun 2024 misalnya, dari total investasi yang masuk ke Jawa Timur sebesar Rp147.326.256.400.000, Kabupaten Gresik penopang investasi nomor wahid di antara 38 kabupaten dan kota se-Jawa Timur.
Investasi yang masuk di Gresik tembus di angka Rp37,91 triliun. Urutan kedua diduduki Kota Surabaya Rp31,44 triliun,
Selanjutnya disusul Sidoarjo Rp17,05 triliun, Kabupaten Pasuruan Rp12,90 triliun, dan Kabupaten Probolinggo Rp6,55 triliun.
Meski investasi yang masuk tinggi, namun PAD yang masuk ke Pemkab Gresik masih kalah dengan daerah tetangga.
PAD Kota Surabaya misalnya, pada APBD 2024 diproyeksikan tembus di angka Rp6,4 triliun. Sementara PAD Sidoarjo pada tahun yang sama diproyeksikan tembus di angka Rp2,1 triliun. Adapun PAD Gresik tahun 2024 diproyeksikan Rp1,597 triliun.
Ketua DPRD Gresik, M. Syahrul Munir, mengakui kenaikan PAD setiap tahunnya belum signifikan. Karena itu, DPRD belum bisa menaikkan belanja pembangunan secara signifikan saat pembahasan APBD, meski banyak program menunggu penanganan.
"Kenaikan PAD Gresik rata-rata setahun Rp50-100 miliar," ujar Syahrul, Jumat (22/8/2025).
PAD Gresik pada APBD 2025 diproyeksikan mencapai Rp1,568 triliun. Kemudian, pada APBD-Perubahan 2025 diproyeksikan naik menjadi Rp1,610 triliun, dengan postur APBD-P 2025 diproyeksikan Rp3,9 triliun.
"Kami minta optimalisasi sektor pendapatan, baik dari pajak maupun retribusi terus ditingkatkan untuk mendongkrak PAD," pungkas Syahrul.
Sementara Wakil Ketua DPRD Gresik, Ahmad Nurhamim, mendorong Pemkab Gresik agar berani melakukan langkah ekstensifikasi dengan menciptakan objek PAD baru.
Ia mencotohkan banyaknya aset milik pemerintah daerah yang tidak terpakai alias nganggur, baik berupa bangunan maupun lahan.
"Dulu saat Pemkab Gresik ada Dinas Pertanahan (Distan) yang dijabat Pak Sutaji Rudi pernah melakukan pendataan aset pemerintah berupa tanah (tak terpakai). Ada sekitar 1.000 bidang," ungkapnya.
"Kalau aset ini bisa dikerjasamakan dengan pihak ketiga seperti yang banyak dilakukan pengusaha di Gresik, berapa miliar uang atau pendapatan yang bisa masuk ke pemerintah untuk PAD. Itu baru satu sektor, belum sektor lain," pungkasnya. (hud/rev)
