Bupati Kediri Hanindito Himawan Pramana (kiri) saat meninjau booth yang ada di MPP Kabupaten Kediri. Foto: Muji Harjita/BANGSAONLINE
KEDIRI,BANGSAONLINE.com - Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana meresmikan Mall Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Kediri.
Peresmian tersebut dilakukan serentak bersama 10 MPP lain se-Indonesia secara daring oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Rini Widyantini, Rabu (24/9/2025).
Dalam sambutannya, Rini menyampaikan kehadiran MPP merupakan langkah pemerintah mendorong setiap kabupaten/kota memiliki pusat layanan terintegrasi yang memudahkan masyarakat dalam mengakses pelayanan publik.
"MPP ini akan menjadi batu pijakan dalam memberikan layanan yang cepat, mudah, dan murah bagi masyarakat pada 11 daerah," ujar Rini.
Ia merinci, daerah yang baru meresmikan MPP tersebut antara lain Kabupaten Simalungun (Sumatra Utara), Kabupaten Kuantan Singingi (Riau), Kabupaten Musi Banyuasin (Sumatra Selatan), Kota Cirebon (Jawa Barat), serta Kabupaten Kediri dan Kabupaten Bondowoso (Jawa Timur).
Selain itu, MPP juga hadir di Kabupaten Kutai Timur (Kalimantan Timur), Kabupaten Minahasa Utara dan Kabupaten Kepulauan Sangihe (Sulawesi Utara), Kabupaten Maluku Barat Daya (Maluku), serta Kabupaten Mimika (Papua Tengah).
"Peresmian MPP ini juga menambah jumlah MPP, dari semula 285 menjadi 296 MPP di seluruh penjuru Indonesia," ucap Rini.
Sementara itu, Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana mengatakan MPP Kabupaten Kediri saat ini telah menghadirkan 21 instansi dengan 85 layanan.
Pihaknya menargetkan penambahan lima instansi lagi, sehingga total layanan dapat mencapai 91-92 jenis.
"Tujuan utama MPP ini adalah untuk menciptakan transparansi dan memberantas pungutan liar (pungli). Silakan bagi warga Kabupaten Kediri yang menemukan pungli, laporkan saja," kata Dhito usai meninjau booth instansi di MPP Kabupaten Kediri.
Menurutnya, salah satu layanan unggulan di MPP adalah pendampingan Online Single Submission (OSS) yang mempermudah pelaku usaha di Kabupaten Kediri.
"MPP Kabupaten Kediri adalah salah satu dari 11 MPP yang diresmikan serentak. Ini menjadikan Kabupaten Kediri sebagai salah satu dari 296 kabupaten/kota di Indonesia yang memiliki MPP," ujarnya.
Dhito menambahkan, Kabupaten Kediri menempuh cara berbeda dibanding daerah lain. "Kalau beberapa kabupaten/kota lain sudah dimulai dulu, sudah jalan baru di-launching. Kalau kita hari ini mulai, ya langsung launching juga," ucapnya.
Ia memastikan upaya transparansi layanan tidak hanya berlaku di MPP, tetapi juga di seluruh kantor pemerintahan.
Layanan OSS, misalnya, membantu pelaku usaha mengetahui apakah lokasi usaha mereka terkendala aturan zonasi atau tidak.
Sejak dibuka pukul 07.00 WIB, tercatat sudah ada tujuh warga yang datang untuk mendapatkan pendampingan. Hal ini menunjukkan tingginya kebutuhan masyarakat, terutama bagi mereka yang ingin memulai usaha.
Terkait target layanan, Dhito berharap seluruh urusan bisa diselesaikan dalam satu hari, meski ia mengakui setiap instansi memiliki kebijakan masing-masing.(adv/pkp)
