MADIUN,BANGSAONLINE.com - Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan selama ini dikenal sebagai jaminan sosial kesehatan untuk seluruh masyarakat Indonesia.
Namun, tidak banyak yang mengetahui bahwa manfaat JKN juga dapat dinikmati oleh Warga Negara Asing (WNA) yang tinggal dan bekerja di Indonesia.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Madiun, Wahyu Dyah Puspitasari, menjelaskan bahwa kepesertaan JKN bagi WNA merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam mewujudkan sistem jaminan kesehatan yang inklusif dan berkeadilan.
Dengan demikian, setiap orang yang berdomisili di Indonesia, baik WNI maupun WNA, memiliki hak yang sama dalam mengakses layanan kesehatan.
“WNA yang berdomisili dan bekerja di Indonesia sekurang-kurangnya selama enam bulan wajib didaftarkan menjadi peserta JKN. Terdapat sejumlah persyaratan dokumen yang terlebih dulu harus dilengkapi. Ketentuan tersebut jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial,” ujar Wahyu, Kamis (25/9/2025).
Adapun dokumen yang wajib disiapkan meliputi paspor yang masih berlaku, Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) atau Kartu Izin Tinggal Sementara (KITAS), serta surat izin kerja atau izin usaha yang diterbitkan oleh instansi berwenang.
Jika seluruh persyaratan ini terpenuhi, maka WNA dapat segera terdaftar sebagai peserta JKN dan memperoleh manfaat yang sama seperti WNI.
Sementara itu, WNA yang hendak mendaftarkan diri sebagai peserta JKN baik untuk segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau peserta mandiri, dapat melakukan pendafatran melalui layanan WhatsApp Pandawa di nomor 0818165165 atau datang ke Kantor BPJS Kesehatan terdekat.
Lanjut Wahyu, tidak ada perbedaan layanan yang diterima peserta JKN, baik WNI maupun WNA. Seluruh peserta berhak memperoleh akses kesehatan di fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, mulai dari Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) hingga Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL), sesuai indikasi medis.
“Dengan bergabungnya WNA menjadi peserta JKN, membuktikan bahwa BPJS Kesehatan berkomitmen menyelenggarakan program jaminan sosial kesehatan yang inklusif, adil, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Baik WNI maupun WNA semuanya berhak mendapatkan akses layanan kesehatan yang layak dan berkualitas,” tambah Wahyu.
Kebijakan ini mendapat apresiasi dari dunia usaha. Nur Janah, Kepala Human Resource Development (HRD) salah satu perusahaan di Kabupaten Madiun, menilai kewajiban kepesertaan JKN bagi WNA yang bekerja memberikan banyak manfaat, baik untuk pekerja maupun perusahaan.
“Ini menjadi bagian dari komitmen perusahaan dalam memberikan jaminan sosial yang adil bagi seluruh karyawan, tanpa memandang kewarganegaraannya. Kami percaya bahwa semua karyawan, baik WNI maupun WNA, berhak mendapatkan akses jaminan kesehatan yang sama,” ungkap Nur Janah.
Menurutnya, kepesertaan JKN bagi pekerja WNA tidak hanya memberikan kepastian perlindungan kesehatan, tetapi juga menjaga keberlangsungan usaha.
Dengan adanya jaminan kesehatan, perusahaan tidak perlu khawatir dengan risiko biaya tinggi jika karyawan sakit, karena seluruhnya sudah ditanggung melalui Program JKN.
Ia menambahkan bahwa proses pendaftaran pekerja, baik WNI maupun WNA, kini jauh lebih mudah. Seluruh layanan sudah berbasis digital sehingga perusahaan dapat mengelola data kepesertaan dengan lebih efisien.
Dengan begitu, adanya kebijakan ini, BPJS Kesehatan berharap WNA yang tinggal dan bekerja di Indonesia tidak lagi ragu untuk mendaftarkan diri sebagai peserta JKN.
“Seluruh prosesnya sudah berbasis digital. Kami bisa mengelola data kepesertaan pekerja dengan lebih efisien. Sehingga koordinasi dengan BPJS Kesehatan juga semakin cepat dan petugasnya responsif. Jadi saat melakukan pendaftaran pekerja, prosesnya cepat dan pekerja kami mendapatkan haknya sebagai peserta JKN,” jelas Nur Janah.
