Mantan Presiden Jokowi pakai jaket berlgogo gajah, yakni logo parpol yang dipimpin putra ragilnya, Kaesang Pangarep. Foto: Kompas
JAKARTA, BANGSAONLINE.com – Mantan Presiden Jokowi disebut telah membajak sejumlah kader Partai Nasdem untuk diangkut masuk kepengurusan Partai Solidaritas Indonesia alias PSI yang dipimpin putranya, Kaesang Pangarep. Diantaranya Ahmad Ali, mantan wakil ketua umum DPP Nasdem pimpinan Surya Paloh.
Selain Ahmad Ali juga ada nama Bestari Barus. Dia kader Nasdem yang juga disebut pindah ke PSI.
BACA JUGA:
Kader Nasdem lain yang disebut pindah PSI adalah Sri Sajekti Sudjunadinbspatau, mantan Ketua DPW Nasdem Jawa Timur. Perempuan yang akrab dipanggil Jeanette itu juga pernah menjabat Ketua Koordinator Bidang Ideologi, Organisasi dan Kaderisasi DPP NasDem.
Menurut informasi yang disampaikan podcast Bocor Alus Tempo, Jokowi tidak hanya membajak kader Nasdem tapi juga merayu kader-kader PKB dan PDIP. Politisi PKB yang dirayu Jokowi adalah Abdul Kadir Karding, mantan Sekjen DPP PKB. Karding sempat masuk dalam kabinet Presiden Prabowo sebagai Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia sejak 2024. Tapi kemudian dipecat pada 2025.
Cak Imin dikabarkan tak keberatan Karding hengkang ke PSI. “Kader PKB yang pindah karena di KPB sudah tidak dapat tempat,” kata Muhaimin.
Karding memang tak sejalan dengan Muhaimin. Bahkan meski dia disebut sebagai kader PKB, tapi Karding sebenarnya sudah lama berseteru dengan Muhamin.
Informasi yang beredar, bukan hanya Karding yang merasa tak nyaman dengan Cak Imin. Banyak kader PKB lain yang secara diam-diam merasa sumpek di PKB gara-gara kepemimpinan Muhaimin yang one man show.
“Muhaimin one man show dan otoriter, hanya mementingkan keluarga dan kakaknya,” kata beberapa pengurus PKB yang enggan disebut mamanya.
Untuk kader PDIP Jokowi membidik politisi yang masuk PDIP karena loyal dan masuk PDIP karena mengikuti Jokowi. Terutama di Jawa tengah.
Manuver politik Jokowi belakangan kian intensif dan agresif. Ia bahkan pagi-pagi dan belum apa-apa sudah menggaungkan Prabowo-Gibran dua periode. Padahal kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran masih belum menunjukkan track record yang on the track.
Terutama Gibran yang semakin banyak dihujat publik karena dianggap tidak perform alias tidak punya kapasitas yang memadai. Lebih runyam lagi kini ijazah Gibran sedang ramai disorot karena diduga palsu.
Klik Berita Selanjutnya
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




