Syaiful Bahri.
Oleh: Syaiful Bahri*
Curhatan warga soal setiap ganti kepala daerah, maka ganti pula kebijakan tata kota, membuat warga Situbondo semakin pusing. Dulu, waktu masih zaman almarhum (alm.) Bupati Dadang Wigiarto, mulai membebaskan beberapa tanah. Kemudian, zaman Bupati Karna Suswadi, konstruksi jalan mulai dibangun dan dilebarkan.
Itulah salah satu project yang digadang-gadang jadi obat mujarab buat penyakit kronis Situbondo, yaitu kemacetan dan kecelakaan, dengan solusi membangun Jalur Lingkar Utara (JLU).
Ide JLU ini keren banget. Intinya, kendaraan besar yang cuma lewat atau mau ke pelabuhan/pabrik tidak perlu lagi numpang lewat di tengah kota. Dengan begitu, jalan protokol kita jadi lega, tidak ada parkir truk-truk besar dijalanan kota, warga yang mau kerja atau sekolah tidak perlu buang-buang waktu di kemacetan yang bikin darah tinggi, termasuk suguhan kecelakaan sepanjang tahun. Bahkan beberapa kecelakaan telah makan korban jiwa dalam minggu ini.
Nasib JLU: Dari Prioritas Jadi Misteri
Dulu, proyek JLU ini sudah mulai digarap, entah itu pembebasan lahannya atau tahap awal konstruksi. Pokoknya, ada harapan. Tapi, jleb! Begitu tampuk pimpinan berpindah ke Bupati Rio, suasananya langsung berubah 180 derajat.
Seolah-olah, proyek JLU yang krusial ini mendadak dianggap proyek "warisan" yang enggak penting dan ditendang dari daftar prioritas utama. Semua mata anggaran dan perhatian Pemda sekarang diarahkan ke program-program ala Bupati Rio.
Logikanya, kalau proyek ini sudah 40% jalan, kenapa harus dibiarkan mandek? Ini kan seperti masak nasi, sudah setengah matang, eh kompornya dimatikan, dan diganti masak mie instan yang baru!
Padahal, kesemrawutan di jalanan utama kota kita ini sudah menuju level akut, lho. Setiap pagi dan malam, truk-truk trailer dan kontainer beradu sikut dengan motor dan mobil pribadi. Waktu tempuh mulai melambat. Ujung-ujungnya, kita semua boros bensin, stres, produktivitas warga turun, masalah ketertiban dan kecelakaan. JLU ini bukan proyek casing buat pamer, tapi urat nadi ekonomi dan kenyamanan publik.
Jangan Korbankan Kebutuhan Rakyat Demi Gengsi Politik
Klik Berita Selanjutnya
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




