Hj. Dini Rahmania, Anggota Komisi VIII DPR RI. Foto: Ist.
SURABAYA, BANGSAONLINE.com – Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Dini Rahmania, menyatakan komitmennya dalam memperjuangkan program Sekolah Rakyat (SR). Program ini dipandang sebagai instrumen vital negara untuk membuka akses pendidikan bagi anak-anak dari kalangan keluarga rentan serta mereka yang sempat putus sekolah.
Sebagai legislator yang membidangi kesejahteraan sosial dan perlindungan anak, Dini secara konsisten melakukan peninjauan langsung di daerah pemilihan Jawa Timur.
Berdasarkan pengamatannya, saat ini terdapat sedikitnya empat Sekolah Rakyat yang telah beroperasi dan mulai menunjukkan pengaruh signifikan terhadap peningkatan taraf hidup warga.
“Sekolah Rakyat menjadi harapan besar bagi anak-anak yang sebelumnya putus sekolah, bahkan yang belum pernah mengenyam pendidikan formal. Saya mendengar langsung masukan dari guru, siswa, hingga orang tua, dan secara umum responsnya sangat baik,” ujar Dini, Sabtu (27/12/2025).
Tantangan Infrastruktur dan Akademik
Meski berjalan positif, Ketua DPD Partai NasDem Kabupaten Probolinggo ini mencatat beberapa hal yang perlu ditingkatkan. Dari sisi infrastruktur, mayoritas SR masih menempati bangunan sementara seperti Balai Latihan Kerja (BLK) atau rumah susun sewa (rusunawa). Meski begitu, Dini menilai fasilitas tersebut tetap representatif bagi kegiatan belajar mengajar.
Tantangan yang lebih kompleks justru muncul dari aspek akademik. Dini menyoroti perbedaan usia dan kompetensi siswa yang sangat beragam dalam satu jenjang pendidikan. Fenomena siswa SD yang belum mahir membaca-menulis hingga siswa SMA berusia di atas 20 tahun akibat putus sekolah lama menjadi dinamika yang harus dihadapi para pendidik.
“Di sinilah peran guru dan wali asuh menjadi sangat krusial. Mereka tidak hanya mengajar di kelas, tetapi juga membina karakter, kedisiplinan, dan kepercayaan diri anak-anak dengan latar belakang yang beragam,” urai peraih penghargaan Tokoh Muda Nahdliyin Inspiratif tersebut.
Pengawasan dan Pembentukan Karakter
Sekolah Rakyat yang berbasis asrama menerapkan sistem rasio satu wali asuh untuk sepuluh siswa. Dini menekankan bahwa manajemen pengasuhan harus sangat peka terhadap perbedaan usia agar tercipta lingkungan yang kondusif dan mencegah potensi konflik.
Selain itu, alumnus Universitas Airlangga (Unair) ini menggarisbawahi pentingnya menanamkan rasa memiliki dan tanggung jawab kepada siswa atas fasilitas yang diberikan negara melalui Kementerian Sosial.
“Sekolah Rakyat bukan sekadar tempat belajar, melainkan ruang pembentukan karakter. Tujuan akhirnya adalah agar anak-anak ini mampu meraih cita-cita dan keluar dari lingkaran kemiskinan struktural,” tegasnya.
Dini berharap ke depannya pemerintah terus melakukan evaluasi menyeluruh, baik dari segi kurikulum maupun percepatan pembangunan gedung permanen. Komisi VIII DPR RI pun berjanji akan terus mengawal agar program ini tetap tepat sasaran dan berkelanjutan demi keadilan sosial di bidang pendidikan. (mdr/rev)
