Aries Agung Paewai, Kadindik Jatim
SURABAYA,BANGSAONLINE.com - Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur Aries Agung Paewai menegaskan bahwa Sekolah Rakyat (SR) yang beroperasi di Jawa Timur tetap menerapkan kurikulum nasional dan tidak memiliki perbedaan secara akademik dengan sekolah umum.
Kehadiran Sekolah Rakyat merupakan wujud nyata peran negara dalam menjamin akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan prasejahtera.
Aries menjelaskan, secara kelembagaan Sekolah Rakyat berada di bawah Kementerian Sosial. Namun, dalam pelaksanaannya di Jawa Timur, pengelolaan dilakukan secara kolaboratif bersama Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur serta Dinas Sosial kabupaten/kota sesuai dengan jenjang pendidikan, mulai dari SD, SMP hingga SMA.
“Pada saat awal pendirian Sekolah Rakyat, kami bersama Kementerian Sosial dan Dinas Sosial ikut menyusun kurikulum sekaligus menyiapkan kepala sekolahnya. Kepala sekolah direkrut dari sekolah-sekolah negeri milik pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota,” ujar Aries, Minggu (18/1/2026).
Menurutnya, kurikulum yang diterapkan di Sekolah Rakyat tetap mengacu pada kurikulum nasional yang ditetapkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
Karena itu, tidak ada perbedaan ijazah antara lulusan Sekolah Rakyat dengan lulusan sekolah umum.
“Secara akademik tidak ada perbedaan. Tetap SD, SMP, SMA. Kalau berbeda nanti ijazahnya bagaimana? Yang membedakan adalah fasilitas dan pemenuhan kebutuhan siswa yang langsung ditangani negara,” tegasnya.
Menurut Aries, Sekolah Rakyat dirancang untuk memberikan layanan pendidikan yang lebih komprehensif bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera, termasuk pemenuhan kebutuhan belajar dan fasilitas penunjang.
Saat ini, evaluasi terhadap Sekolah Rakyat terus dilakukan. Jika ditemukan kekurangan, baik dari sisi fasilitas maupun tenaga pendidik, pemerintah akan melakukan penambahan melalui kolaborasi dengan Kementerian Sosial dan Dinas Sosial.
“Jumlah murid di Sekolah Rakyat juga dibatasi agar ideal dengan jumlah guru. Tidak seperti SMA atau SMK umum yang bisa lebih dari seribu siswa. Di SR paling banyak sekitar 100 sampai 200 siswa,” jelasnya.
Terkait isu gaji guru yang disebut-sebut akan dirapel mulai 2026, Aries memastikan informasi tersebut tidak benar. Ia menegaskan pencairan gaji hanya menunggu kelengkapan administrasi di masing-masing wilayah.
“Bukan dirapel. Ada yang sudah cair, ada yang masih proses. Tergantung kelengkapan administrasinya. Jadi tidak perlu ada keresahan,” tuturnya.
Selain itu, Ariesjuga menyoroti tantangan pendidikan di era digital, khususnya di kalangan pelajar SMA dan SMK.
Menurutnya, penggunaan gadget tidak bisa dihindari, namun perlu dibatasi agar tidak berdampak negatif.
“Kami sudah meminta SMA dan SMK negeri maupun swasta untuk membatasi penggunaan gadget saat proses pembelajaran, kecuali untuk kepentingan belajar. Ini untuk mencegah dampak negatif seperti cyber bullying,” ujarnya.
Ia menambahkan, penguatan literasi dan edukasi teknologi menjadi hal penting agar siswa mampu menggunakan teknologi secara bijak.
Upaya tersebut diperkuat melalui berbagai program sekolah, termasuk Program Sekolah Tangguh yang telah diterapkan di lingkungan pendidikan. (dev/van)
