Ilustrasi Identitas Digital.
Meski bertujuan meningkatkan keamanan digital, transformasi nomor ponsel menjadi identitas digital turut memunculkan tantangan. Kewajiban biometrik dinilai berpotensi menyulitkan sebagian kelompok masyarakat, terutama lansia dan warga di daerah dengan keterbatasan akses teknologi.
Selain itu, isu perlindungan data pribadi menjadi sorotan, mengingat data wajah termasuk kategori informasi sensitif.
"Selama bertahun-tahun, registrasi SIM card berbasis NIK dan KK terbukti belum sepenuhnya efektif. Banyak kasus menunjukkan satu identitas bisa digunakan untuk mengaktifkan banyak nomor, bahkan diperjualbelikan untuk kepentingan penipuan, penyamaran identitas, hingga kejahatan digital lainnya," kata Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber CISSReC, Pratama Persadha.
Dengan menggunakan data biometrik wajah, pemerintah ingin memastikan bahwa satu identitas benar-benar terhubung dengan satu individu nyata.
Secara konsep, kata Pratama, pendekatan ini dinilai mampu mempersempit ruang gerak pelaku kejahatan siber yang selama ini memanfaatkan nomor telepon sebagai pintu masuk utama.
Kendati Demikian, Pratama menekankan bahwa persoalan utama kebijakan ini bukan semata pada niat atau tujuannya, melainkan pada jenis data yang dikumpulkan.
Menurutnya, biometrik wajah memiliki karakteristik yang jauh lebih sensitif dibandingkan data administratif seperti NIK atau nomor telepon.
"Nomor SIM bisa diganti, nomor telepon bisa dinonaktifkan, bahkan data administratif masih bisa diperbaiki lewat mekanisme tertentu. Tapi data biometrik wajah tidak bisa diganti. Wajah itu melekat seumur hidup. Kalau bocor, risikonya permanen," tegasnya. (rif)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
