MALANG, BANGSAONLINE.com - Baru menjabat sekitar dua minggu sebagai penjabat Bupati Malang, Hadi Prasetyo akan mengevaluasi pelaksanaan program Kartu Indonesia Pintar (KIP) di kabupaten Malang. Hal ini akan dilakukan karena dia menerima laporan pemotongan dana yang diterima lewat KIP.
“Pastinya saya akan langsung turun ke lapangan. Tapi sebelum itu saya utus orang dulu untuk mencari data,” ujar Hadi di Pendopo Kabupaten Malang, Selasa (17/11).
Baca Juga: Plt Bupati dan Kepala DPUBM Malang Tinjau Pembangunan Gondanglegi-Balekambang
Menurut Hadi, KIP adalah keputusan politik yang harus dikawal untuk meringankan beban rakyat maupun siswa untuk memperoleh pendidikan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Tidak boleh ada potongan apapun kepada pihak siswa atau pelajar penerima. “Kalau sudah ada potongan pasti ada yang tidak benar. Saya ingin tahu, ada apa sebenarnya,” tegas Hadi.
Meski demikian, Hadi berupaya berprasangka positif, mungkin saja hal itu karena si pemotong khawatir, jika uang tersebut langsung diberikan kepada siswa. “Enaknya dana KIP ini untuk apa? Jangan-jangan kalau dibawa siswa justru buat jajan, sehingga para orang tua tidak mengetahui,” tambah dia.
Hadi berharap, ke depan ada sistem pengawasan yang jelas. Jangan sampai KIP ini menjadi sumber pemotongan dana yang tidak resmi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Untuk itu pihaknya akan mengecek secara langsung, dan menunggu laporan dari utusannya. (thu/rev)
Baca Juga: Pemkab Malang bersama Bea Cukai Musnahkan Hasil Penindakan Rokok Ilegal dan MMEA
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
