Rapat paripurna dalam rangka Penyampaian Jawaban Bupati Madiun Atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Terhadap 2 Raperda Non APBD Tahun 2026. Foto: Hendro Suhartono/BANGSAONLINE
MADIUN,BANGSAONLINE.com - DPRD Kabupaten Madiun menggelar rapat paripurna untuk mendengarkan jawaban bupati atas pandangan umum fraksi terkait dua Raperda non-APBD Tahun 2026, Rabu (15/4/2026).
Rapat yang berlangsung di gedung paripurna DPRD Kabupaten Madiun itu menjadi tahapan lanjutan pembahasan dua rancangan peraturan daerah.
Pimpinan rapat, Mujono, menjelaskan DPRD akan segera membentuk panitia khusus (pansus) untuk membahas kedua Raperda bersama pihak eksekutif.
"Tadi kita dengarkan jawaban dari bupati atas pandangan umum fraksi-fraksi. Setelah ini kita akan bentuk Pansus dalam rangka membahas ke 2 Raperda bersama tim eksekutif," terang Mujono.
Ia menambahkan, pembahasan melalui pansus akan dilakukan secara lebih mendalam, khususnya terkait Raperda yang menyangkut aset daerah dan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).
Sementara itu, Bupati Madiun, Hari Wuryanto, memaparkan jawaban atas pandangan fraksi, terutama terkait kepemilikan aset daerah yang belum tersertifikasi.
(Bupati Madiun saat memberikan keterangan kepada awak media)
"Pandangan dari fraksi akan kami tindaklanjuti, untuk aset kita masih kurang 515 belum tersertifikasi. Mudah-mudahan tahun ini bisa terselesaikan, karena jumlahnya tidak sedikit," tutur Hari.
Ia menyebut, secara keseluruhan aset daerah yang belum tersertifikasi mencapai sekitar 11,2 persen. Proses sertifikasi terkendala kelengkapan data, termasuk keberadaan ahli waris yang berada di luar negeri sehingga perlu penelusuran lebih lanjut.
Terkait layanan PDAM, pemerintah daerah berupaya memperluas akses air bersih agar dapat dinikmati seluruh warga Kabupaten Madiun.
Sebagai solusi bagi wilayah yang masih kesulitan air bersih, pemerintah akan membangun sumur dalam yang selanjutnya disalurkan melalui jaringan PDAM. (dro/van)
