Pemaparan dari Plt. Wali Kota Batu, Heli Suyanto.
"Pembangunan ekonomi tetap penting, namun harus seimbang dengan perlindungan lahan pertanian dan kelestarian lingkungan, agar identitas Kota Batu sebagai kota agrowisata tetap terjaga," paparnya.
Terkait Raperda Susunan Perangkat Daerah, pemerintah menjelaskan penataan kelembagaan bertujuan menciptakan birokrasi ramping dan adaptif sesuai RPJMD 2025-2029.
"Target akhirnya bukan sekadar perubahan struktur, tapi pemerintahan yang lebih murah, cepat, profesional, dan kepuasannya dirasakan langsung oleh masyarakat," kata Heli.
Sementara itu, perubahan regulasi pengelolaan barang milik daerah diarahkan pada peningkatan akuntabilitas, digitalisasi, dan optimalisasi aset. Pemkot Batu telah menerapkan aplikasi e-BMD terhubung sistem nasional serta melakukan penilaian aset di 148 titik potensial sewa.
"Setiap aset daerah harus jelas status hukumnya, tercatat rapi, dan bisa memberi manfaat ekonomi bagi warga," ucap Heli.
Ia berharap ketiga Raperda segera masuk tahap pembahasan mendalam dan disepakati menjadi peraturan daerah agar kebijakan pembangunan Kota Batu berjalan terarah dan berkeadilan. (adi/mar)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
