SURABAYA,BANGSAONLINE.com -DPRD Surabaya dan Polrestabes Surabaya memperkuat koordinasi strategis menjelang peringatan Hari Kemerdekaan RI untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di Kota Pahlawan.
Penguatan sinergi itu dilakukan di tengah meningkatnya mobilitas warga serta munculnya berbagai persoalan perkotaan, mulai kriminalitas digital, keamanan jalan raya, hingga maraknya parkir liar.
BACA JUGA:
- Harkitnas 2026, Pimpinan DPRD Surabaya Perkuat Sinergi dengan Kejari
- Lecehkan Gadis yang Nonton Surabaya Vaganza, Pria di Surabaya Diamankan Dalam Kondisi Babak Belur
- Pasca-Kebakaran Gedung Jantung RSUD Dr. Soetomo, Polisi Gelar Olah TKP, Pasien IGD Masih Trauma
- Terungkap! Diduga Gelapkan Uang Pinjol Jadi Motif Penusukan Satpam di Graha DST Surabaya
Komitmen tersebut terlihat dalam audiensi antara pimpinan baru DPRD Surabaya dengan jajaran Polrestabes Surabaya yang berlangsung dalam suasana terbuka.
Pertemuan itu tidak hanya menjadi agenda seremonial, tetapi juga membahas penyatuan arah kebijakan antara lembaga legislatif dan aparat penegak hukum dalam menghadapi persoalan sosial di masyarakat.
Salah satu isu yang menjadi perhatian utama dalam pembahasan tersebut adalah perlindungan anak di era digital.
DPRD Surabaya menilai perkembangan teknologi membawa dampak positif sekaligus ancaman baru, seperti kekerasan siber, eksploitasi digital, hingga pergaulan bebas yang sulit diawasi.
Ketua DPRD Surabaya, Syaifuddin, menegaskan perlindungan generasi muda tidak bisa hanya dibebankan kepada keluarga dan sekolah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan pemerintah daerah serta aparat keamanan.
“Anak-anak adalah masa depan kota ini. Di era digital seperti sekarang, ancaman terhadap mereka semakin kompleks sehingga perlu perhatian serius bersama,” ujar Syaifuddin usai pertemuan dengan jajaran Polrestabes Surabaya, Kamis (21/5/2026).
Selain perlindungan anak, pertemuan tersebut juga menyoroti persoalan keamanan jalan raya yang belakangan dinilai meresahkan masyarakat.
Pelanggaran lalu lintas, aksi balap liar, hingga praktik parkir semrawut di sejumlah titik disebut mulai mengganggu kenyamanan publik.
Salah satu persoalan yang menjadi sorotan adalah maraknya juru parkir liar yang diduga memicu kemacetan sekaligus membuka peluang praktik pungutan liar.
DPRD dan Polrestabes Surabaya sepakat persoalan tersebut membutuhkan langkah penanganan yang lebih tegas dan terukur.
Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol. Dr. Luthfie Sulistiawan memastikan pihaknya siap mendukung upaya penertiban bersama pemerintah kota.
“Masalah parkir dan ketertiban akan dibahas lebih teknis ke depan. Prinsipnya, semua pihak ingin Surabaya lebih tertib, aman, dan masyarakat merasa nyaman,” kata Luthfie.
Menurutnya, kepolisian bersama pemerintah daerah akan memetakan titik-titik rawan pelanggaran dan memperkuat pola pengawasan di lapangan.
Sinergi antara DPRD dan kepolisian dinilai penting mengingat tantangan perkotaan yang semakin kompleks, tidak hanya terkait penegakan hukum, tetapi juga tata kelola sosial, pengawasan ruang publik, dan perlindungan kelompok rentan.
Masyarakat pun diharapkan dapat merasakan dampak dari koordinasi lintas lembaga tersebut agar Surabaya tetap menjadi kota metropolitan yang aman, nyaman, toleran, dan inklusif bagi seluruh warga.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




