Bupati Gresik saat menjadi pemateri sosialisasi pencegahan korupsi dan pengendalian gratifikasi sektor pengadaan barang dan jasa. Foto: Ist
Gus Yani juga menekankan pentingnya kepatuhan terhadap prosedur pengadaan, termasuk transaksi melalui e-katalog. Pemerintah daerah disebut melakukan pengawasan lebih ketat terhadap aktivitas pengadaan yang dinilai tidak wajar.
"Kami monitor semuanya. Pengadaan barang dan jasa harus dijalankan dengan niat yang benar dan sesuai aturan. Kalau ada indikasi yang tidak benar, tentu akan kami tindaklanjuti," ucapnya.
Ia menambahkan defisit anggaran daerah yang sempat terjadi merupakan bagian dari strategi fiskal, bukan kesalahan tata kelola.
"Defisit bukan berarti pemerintah tidak aman. Semua sudah dirancang dan diperhitungkan sesuai kebutuhan daerah. Yang penting tata kelolanya benar dan tidak ada intervensi dalam pengadaan barang dan jasa," paparnya.
Sementara itu, Kepala Inspektorat Gresik, Achmad Hadi, menyebut pengawasan sektor pengadaan kini semakin ketat, mulai dari tahap perencanaan, penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), pelaksanaan pekerjaan, hingga serah terima. Inspektorat juga memanfaatkan sistem e-audit terintegrasi dengan e-katalog untuk memantau anomali transaksi.
"Semua anomali itu termonitor dalam sistem. Memang belum tentu pelanggaran, tetapi perlu diklarifikasi agar tidak menimbulkan kecurigaan dan persoalan hukum di kemudian hari," katanya. (hud/mar)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
