Gus Lilur Serukan Muktamar NU Jadi Ajang Pemurnian Arah Perjuangan

SURABAYA,BANGSAONLINE.com - Tokoh muda Nahdlatul Ulama (NU), HRM Khalilur R. Abdullah Sahlawiy atau Gus Lilur meminta seluruh peserta Muktamar ke-35 NU menjadikan forum tertinggi organisasi tersebut sebagai momentum pemurnian arah perjuangan, bukan arena perebutan kekuasaan.

Dia menegaskan bahwa pilihan pemimpin dalam muktamar mendatang akan menentukan posisi NU sebagai penjaga keutuhan bangsa, bukan sekadar alat mobilisasi massa.

Gus Lilur menyinggung pelaksanaan Muktamar ke-34 NU di Lampung pada Desember 2021 sebagai pelajaran penting bagi organisasi. Menurutnya, berbagai persoalan yang muncul pascamuktamar harus menjadi bahan evaluasi agar tidak terulang kembali.

"Muktamar ke-34 Lampung harus jadi pelajaran pahit yang tidak boleh dilupakan. Salah memilih pemimpin, dampaknya sangat fatal bagi NU organisasi jadi terpecah, terseret arus korupsi dan nafsu kuasa," kata Gus Lilur dalam keterangannya, Jumat (19/6/2026).

Ia menilai Muktamar ke-35 tidak dapat dipisahkan dari konteks kebangsaan yang lebih luas.

Di tengah dinamika geopolitik global dan berbagai tantangan terhadap kohesi sosial nasional, NU sebagai organisasi dengan jumlah warga yang besar dinilai memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga persatuan bangsa.

"NU adalah bagian dari pendiri republik ini. Maka setiap keputusan besar NU harus selalu ditanyakan: apa artinya bagi keutuhan bangsa?," katanya.

Gus Lilur mengibaratkan semangat yang harus dibawa ke Muktamar ke-35 dengan peristiwa Piagam Jakarta pada 18 Agustus 1945.

Saat itu, para pemimpin Islam disebut rela mengesampingkan kepentingan kelompok demi menjaga persatuan bangsa yang baru merdeka. Menurutnya, keputusan tersebut merupakan wujud kenegarawanan yang patut menjadi teladan.

"Semangat Piagam Jakarta itu adalah cara berpikir seorang pemimpin Islam: memilih kepentingan yang lebih besar di atas kepentingan diri dan golongannya. Semangat itulah yang harus hadir di bilik pemilihan muktamar," ujar Gus Lilur.

Sebagai implementasi dari pandangan tersebut, Gus Lilur menegaskan bahwa pemimpin NU yang terpilih dalam Muktamar ke-35 harus mendukung keberlanjutan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk dua periode.

Ia menilai kepemimpinan Prabowo-Gibran mampu menyatukan berbagai kelompok yang sebelumnya terpolarisasi dan berpotensi memicu perpecahan di tengah masyarakat.

"Kita sudah melihat jejaknya: polarisasi antara yang disebut cebong dan kampret, serta rivalitas antarinstitusi keamanan negara, yaitu TNI dan Polri. Prabowo dan Gibran menyatukan itu semua. Demi persatuan bangsa, pemimpin NU pun harus seseorang yang mendukung keberlanjutan itu," kata Gus Lilur.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Gus Lilur secara terbuka menyatakan dukungannya kepada Prof. Dr. H. Nasaruddin Umar untuk menjadi Ketua Umum PBNU dan mendorong Prof. Dr. KH Said Aqil Siradj mengisi posisi Rais Aam.

Menurutnya, kedua tokoh tersebut memiliki kapasitas keilmuan, pengalaman, dan reputasi yang mampu membawa NU semakin berpengaruh di tingkat nasional maupun internasional.

"Keduanya profesor asli, ulama tulen, cendekia sejati yang bisa mengharumkan NU di panggung global. NU ini kaya tokoh jangan sampai yang tampil justru yang itu-itu saja karena faktor politik," ujar Gus Lilur.

Ia juga mengkritik fenomena yang disebutnya sebagai "gus-gus nanggung", yakni figur yang memanfaatkan simbol kesantrian sebagai legitimasi tanpa didukung kapasitas keilmuan yang memadai serta menjadikan NU sebagai kendaraan politik.

Gus Lilur menegaskan bahwa Muktamar ke-35 merupakan ujian sejarah bagi organisasi, bukan sekadar agenda pergantian kepemimpinan rutin. Karena itu, ia berharap para kiai dan ulama peserta muktamar memilih pemimpin berdasarkan kapasitas keulamaan dan integritas.

"Ini bukan soal hari ini saja. Ini soal masa depan NU dan umat. Kita mau kembali ke jalan ulama, atau terus terseret arus kekuasaan itu yang sedang dipertaruhkan," pungkasnya.