Luhut Binsar Pandjaitan. foto: detik.com
JAKARTA, BANGSAONLINE.com - Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Luhut Binsar Pandjaitan diminta blak-blakan terkait persoalan 'papa minta saham' yang tengah menjadi buah bibir. Meskipun di awal-awal Luhut terlihat santai ketika namanya acapkali disebut dalam rekaman 'papa minta saham', kini Luhut mengaku geram.
Akhirnya pada Senin (14/12) hari ini, Luhut akan bersaksi di Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). "Kan yang disebut di rekaman itu Luhut. Luhut harus bisa bicara yang sebenar-benarnya," ucap Jones Batara Manurung dalam jumpa pers di salah satu kafe di Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (13/12 dikutip dari detik.com.
Baca Juga: Pascakebakaran, Presdir PTFI Inspeksi Lokasi Common Gas Cleaning Plant di Smelter Gresik
Jones mengaku bernaung di bawah Komite Penyelamat Nawa Cita bersama dengan Viktor Sirait dan Osmar Tanjung. Mereka sebelumnya merupakan relawan-relawan pendukung pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla saat pemilihan presiden dan wakil presiden tahun lalu.
Menurut Jones, Luhut harus menjelaskan posisinya lantaran namanya kerap muncul dalam rekaman 'papa minta saham'. Selain itu, sidang di MKD yang menghadirkan Luhut harus terbuka dan tidak ditutup-tutupi seperti yang terjadi ketika menyidangkan Setya Novanto beberapa waktu lalu.
"Luhut harus bicara apakah sebagaimana di rekaman itu benar atau tidak benar. Dalam pengertian apakah dia bagian dari apa yang disebutkan dalam rekaman atau tidak. Dia harus mengungkapkan apakah dia bagian konspirasi itu atau tidak. Kalau memang dia merasa dicatut, dia harus melakukan langkah hukum juga," sebut Jones.
Baca Juga: Tuntut Tenaga Kerja, Warga Mengare Komplek Gresik Demo Smelter PT Freeport Indonesia
Sebelumnya dalam jumpa pers di kantornya pada Jumat (11/12) kemarin, Luhut merasa diperlakukan tidak adil dalam pusaran kontroversi 'papa minta saham'. Namanya disebut 66 kali dalam rekaman yang berisi pembicaraan Ketua DPR Setya Novanto, pengusaha Reza Chalid, dan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin.
"Itu yang buat saya jadi lama-lama menyatakan kenapa ini enggak adil? Saya ingin orang yang bilang ini tunjukkan salah saya di mana! Saya terganggu, anak saya yang tentara aktif, saya sendiri, istri saya. Saya ingin berhadapan dengan orang-orang yang bilang ini. Jangan negeri ini dirusak berita tak benar!" tegas Luhut di Kantor Kemenko Polhukam, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (11/12).
Di sisi lain, Sidang MKD yang akan memeriksa Luhut Binsar Pandjaitan sebagai saksi, bakal dipimpin oleh Wakil Ketua MKD asal Gerindra Sufmi Dasco Ahmad. "Iya, yang jelas nggak drop lagi. Gua nggak pakai persiapan, ada di kepala gua pertanyannya," ucap Dasco, Sabtu (12/12) malam.
Baca Juga: Freeport Indonesia Raih 4 Penghargaan Good Mining Practice Award 2024
Dasco pada dua sidang sebelumnya memang sempat drop kesehatannya. Pertama saat sidang mendengar kesaksian Presdir PT Freeport Maroef Sjamsoeddin, dia drop dan datang terlambat. Lalu saat sidang Novanto, dia izin keluar lebih cepat untuk cek kesehatan.
Penentuan Dasco sebagai pimpinan sidang untuk saksi Luhut sesuai dengan giliran. Tiga pimpinan MKD lain sudah memimpin sidang, tersisa Dasco yang kebagian memimpin sidang meminta keterangan Luhut Pandjaitan.
"Nanti banyak hal yang akan ditanya, apalagi dia sudah press conference kemarin yang bisa jadi bahan bagi kita," ujar Wakil Ketua Umum Gerindra itu.
Baca Juga: Tim Melek Industri Bedanten Gresik Gelar Giat Religi
Sementara, MKD rupanya gerah juga dengan sikap pengusaha minyak Reza Chalid yang tak menggubris panggilan pertama untuk menghadiri sidang MKD untuk menjadi saksi dugaan pelanggaran etik Ketua DPR RI Setya Novanto. MKD menyatakan bakal memanggil paksa Reza Chalid jika kembali mangkir dalam panggilan kedua kalinya untuk hadir dalam sidang MKD pada Senin (13/12) hari ini.
Penegasan itu disampaikan anggota MKD Sukiman. "Kalau kita tidak bisa panggil pertama dan kedua, maka ketiga sesuai tata beracara MKD meminta penegak hukum untuk memanggil paksa," ujarnya, dikutip dari detik.com, Minggu (13/12).
Reza Chalid dipanggil pertama kali pada Kamis (3/12) lalu, berbarengan hari dengan pemanggilan Maroef Sjamsoeddin ke MKD. Namun taipan minyak itu tak hadir dan diketahui berada di luar negeri. Menkumham Yasonna Laoly mengkonfirmasi Reza di luar negeri.
Baca Juga: Smelter Freeport di Gresik Resmi Beroperasi, Telan Anggaran hingga Rp58 Triliun
Selain MKD, Reza Chalid juga diincar Kejaksaan Agung sebagai saksi dalam kasus yang sama, namun dari sisi hukum pidana bukan etika. Termasuk Presiden Joko Widodo yang ternyata sudah memerintahkan Kapolri Jenderal Badrodin Haiti melacak keberadaan Reza Chalid.
"Ya kalau ada di sini (Indonesia) kan kita bisa paksa, tapi kalau sudah keluar negeri kan juga engggak bisa, gimana kita mau maksanya," kata Badrodin soal kemungkinan panggil paksa Reza, Selasa (8/12).
Kesaksian Reza menjadi penting bagi MKD karena ikut dalam pertemuan yang dihadiri oleh Setya Novanto dan Maroef Sjamsoeedin Juni 2015. Maroef membenarkan pertemuan itu dengan bukti rekaman. Sementara Novanto dalam persidangan di MKD menolak menjawab, meski dalam wawancara di media sebelumnya membenarkan.
Baca Juga: Bikin Macet, Warga Hadang dan Sweeping Bus Pekerja Smelter Freeport di Gresik
Terpisah, sudah hampir sebulan drama 'papa minta saham' bergulir di MKDdan belum ada titik terang penuntasan kasus itu. Ketua umum PPP hasil Munas Surabaya Romahurmuziy, meminta MKD bersikap sebagaimana slogan Golkar; 'Suara Golkar Suara Rakyat' .
"Soal Pak Setya Novanto, yang terbaik sesuai UU MD3 (UU tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD) adalah dikembalikan penyikapannya sesuai slogan partai pengirimnya, yakni 'suara Golkar, suara rakyat," ucap Romahurmuziy kepada detikcom, Minggu (13/12).
"Silakan rekan-rekan di Partai Golkar menanyakan apa yang terbaik untuk Pak Setya Novanto dalam situasi saat ini kepada rakyat. Apapun jawabannya, itulah yang terbaik," imbuhnya.
Baca Juga: Pemerintah Perpanjang Kontrak hingga 2061, Menteri ESDM: Cadangan Freeport Bisa Sampai 100 Tahun
Romi meyakini kader-kader Golkar memiliki jiwa besar dan pengalaman yang lebih dari cukup untuk menangkap suara rakyat atas kasus dugaan pelanggaran etik Ketua DPR Setya Novanto. (dtc/mer/tmp/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
