Fahri Hamzah.
foto: kompas.com
JAKARTA, BANGSAONLINE.com - Koalisi Merah Putih (KMP) masih bertahan sebagai penyeimbang pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) hingga kini.
Sejak awal, cukup banyak yang ragu apakah KMP bisa bertahan lama. Sejak dideklarasikan sebelum Pilpres 2014 banyak sindiran kalau Prabowo Subiyanto menang KMP bertahan, tetapi kalau kalah maka KMP habis.
Baca Juga: Cak Imin Akui Lily Wahid Tak Punya Rasa Takut, Tapi Dipecat dari DPR
"Alhamdulillah setahun setelah KMP menguasai DPR dan MPR koalisi masih bertahan, tetapi akhir 2015 lalu KMP menunjukkan gejala melemah," kata Sekretaris Harian KMP Fahri Hamzah kepada wartawan di Jakarta, Jumat (1/1).
Menurutnya, 2016 ini adalah tahun ujian besar bagi KMP. Mengingat sikap Partai Amanat Nasional yang bergabung dengan pemerintah meski menyatakan tetap di KMP.
Sementara itu, Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera dalam kasus persidangan Ketua DPR Setya Novanto di Mahkamah Kehormatan Dewan secara bulat mendukung koalisi pemerintah. Yang bertahan di garis KMP hanya Partai Golkar, Partai Gerindra dan Partai Persatuan Pembangunan, sementara pemerintah masih menggantung nasib Golkar dan PPP di Kementerian Hukum dan HAM.
Baca Juga: Parpol Dikelola Keluarga, Rakyat Melemah, Oligarki Menguat, Pemilu 2024 Hadapi Ancaman Serius
Politisi Partai Keadilan Sejahtera Fahri Hamzah mengakui, partainya mulai tidak sejalan dengan Koalisi Merah Putih.
Menurut dia, ini setidaknya dapat dilihat dalam sidang kasus pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden yang menyeret Setya Novanto di Mahkamah Kehormatan Dewan.
Dalam persidangan itu, kata dia, PKS yang diwakili oleh Surahman Hidayat justru mengambil pilihan-pilihan yang sejalan dengan Koalisi Indonesia Hebat untuk menjatuhkan Novanto dari kursi Ketua DPR.
Baca Juga: Usul Garuda Indonesia Dijual, Fahri Hamzah: Dulu Beli Garuda Sumbangan Rakyat Aceh
"PAN sudah jelas mengumumkan bergabung dengan pemerintah meski menyatakan tetap di KMP," kata Fahri dalam keterangan tertulisnya, Jumat (1/1/2016).
"Memang, periode 2014-215 penuh goncangan yang bahkan menyebabkan Ketua DPR justru terjungkal," ujar Sekretaris Harian KMP ini.
Sebab itu, untuk memastikan KMP masih relevan, publik harus terus diyakinkan bahwa membangun kekuatan penyeimbang di luar pemerintahan adalah jalan demokrasi yang niscaya. Sebab jika semua kekuatan politik masuk dalam pemerintahan maka akan tercipta oligarki kekuasaan yang berbahaya.
Baca Juga: Fahri Hamzah Resmikan Gapura Makam Syekh Umar Sumbawa dan K.H. Hasbullah
"Ikhtiar membangun legislatif yang kuat adalah ikhtiar mulia yang akan memberikan efek keseimbangan dan sistem keseimbangan (check and balance) dalam tubuh organisasi negara. Ikhtiar KMP untuk membangun kekuatan penyeimbang harusnya didukung oleh segenap masyarakat khususnya masyarakat sipil yang percaya dengan logika demokrasi," jelas Fahri.
Dia menambahkan, tidak akan ada demokrasi sehat jika tradisi legislatif tidak berkembang. Keinginan KMP untuk membangun parlemen yang modern harusnya didukung karena parlemen modern adalah jaminan bagi daulat rakyat agar pengawasan publik pada pemerintahan berjalan efektif.
"Jika parlemen dibiarkan lemah maka hegemoni kekuasaan eksekutif akan melahirkan korupsi dan penyimpangan besar-besaran," kata Fahri.
Baca Juga: Soal Bintang Jasa Fadli Zon-Fahri Hamzah, Mahfud MD: Di UU Ada Pintunya
Dalam banyak contoh, lanjutnya, yang sudah nampak tapi jarang diapresiasi jelas bahwa kerja DPR dalam pengawasan sangat efektif.
"Pansus angket misalnya yang pernah dipakai dalam berbagai kasus seperti Century dan sekarang Pelindo II jelas menunjukkan bahwa kerja korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan eksekutif yang dibungkus rapi dalam kebijakan akhirnya bisa dibongkar," tegas Fahri yang juga wakil ketua DPR. (rmol)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
