Fahri Hamzah.
foto: kompas.com
"PAN sudah jelas mengumumkan bergabung dengan pemerintah meski menyatakan tetap di KMP," kata Fahri dalam keterangan tertulisnya, Jumat (1/1/2016).
"Memang, periode 2014-215 penuh goncangan yang bahkan menyebabkan Ketua DPR justru terjungkal," ujar Sekretaris Harian KMP ini.
Sebab itu, untuk memastikan KMP masih relevan, publik harus terus diyakinkan bahwa membangun kekuatan penyeimbang di luar pemerintahan adalah jalan demokrasi yang niscaya. Sebab jika semua kekuatan politik masuk dalam pemerintahan maka akan tercipta oligarki kekuasaan yang berbahaya.
"Ikhtiar membangun legislatif yang kuat adalah ikhtiar mulia yang akan memberikan efek keseimbangan dan sistem keseimbangan (check and balance) dalam tubuh organisasi negara. Ikhtiar KMP untuk membangun kekuatan penyeimbang harusnya didukung oleh segenap masyarakat khususnya masyarakat sipil yang percaya dengan logika demokrasi," jelas Fahri.
Dia menambahkan, tidak akan ada demokrasi sehat jika tradisi legislatif tidak berkembang. Keinginan KMP untuk membangun parlemen yang modern harusnya didukung karena parlemen modern adalah jaminan bagi daulat rakyat agar pengawasan publik pada pemerintahan berjalan efektif.
"Jika parlemen dibiarkan lemah maka hegemoni kekuasaan eksekutif akan melahirkan korupsi dan penyimpangan besar-besaran," kata Fahri.
Dalam banyak contoh, lanjutnya, yang sudah nampak tapi jarang diapresiasi jelas bahwa kerja DPR dalam pengawasan sangat efektif.
"Pansus angket misalnya yang pernah dipakai dalam berbagai kasus seperti Century dan sekarang Pelindo II jelas menunjukkan bahwa kerja korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan eksekutif yang dibungkus rapi dalam kebijakan akhirnya bisa dibongkar," tegas Fahri yang juga wakil ketua DPR. (rmol)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
