Aburizal Bakrie dan Agung Laksono.
Mantan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menkokesra) mengaku, AD/ART partai akan dirubah mengenai posisi dewan pertimbangan tersebut, yang dahulu hanya memberikan masukan dan pertimbangan, namun setelah AD/ART dirubah kewenangannya bertambah, yakni membuat keputusan penting.
Namun hal itu kata dia, hal itu masih harus dikomunikasikan kembali dalam rapat internal DPP Partai Golkar. "Pasti ada, ya nanti kita bicarakan saja (dalam rapat)," tegasnya.
Di sisi lain, Direktur Eksekutif Renaissance Political Research and Studies (RePORT), Khikmawanto menyatakan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Golkar yang berakhir, kemarin (26/1) menghasilkan dua poin penting. Pertama, deklarasi Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie (ARB) menyatakan mendukung pemerintahan Jokowi-JK. Kedua, Golkar sepakat melaksanakan Munaslub untuk mengakhiri konflik selama ini.
Menurut Khikmawanto, meskipun ARB menyatakan diri tidak kembali maju dalam Munaslub, namun jelas ketua umum pengganti nantinya hampir dapat dipastikan akan diisi orang dekat ARB dan ARB akan mendapat tempat yang layak minimal sebagai ketua dewan pertimbangan.
“Hal yang lebih menarik dilihat sebenarnya adalah sinyal kuat yang diberikan oleh pemerintah terhadap Golkar Kubu ARB. Padahal sebelumnya boleh dikatakan bahwa pemerintah agak lebih condong terhadap Golkar Kubu Agung Laksono. Ada apa di balik sinyal ini sebenarnya?,” kata Khikmawanto.
Secara mudah lanjutnya, publik akan melihat ini sebagai politik balas budi pemerintah sekaligus upaya untuk penghapusan dosa atas pendzaliman yang selama ini telah dilakukan terhadap partai Golkar.
“Kenapa demikian? Tentu kita bisa membacanya dari semenjak Partai Golkar kubu ARB secara kultural sudah menyampaikan terlebih dahulu sikapnya untuk mendukung pemerintah sebelum kemudian disahkan dalam Rapimnas kemarin,” ujarnya.
Pernyataan itulah, yang kemudian oleh pemerintah segera ditangkap dengan menghadiri Rapimnas yang dilaksanakan kubu ARB dan secara gamblang menyatakan siap memback-up pelaksanaan Munaslub yang akan diselenggarakan dalam waktu dekat.
“Bahkan JK tanpa aling-aling menyebutkan jika tidak ada aturan hukumnya maka pemerintah akan segera membuatkannya,” ungkap Khikmawanto.
Karena proses penyelesaian konflik internal Partai Gokar sedang berlangsung, Presiden Jokowi kata Khikmawanto, terus menunda-nunda reshufle kabinet sambil menunggu sikap Partai Golkar kubu ARB.
“Saya yakin dengan sikap resmi yang disampaikan dalam Rapimnas kemarin menjadi pertimbangan Jokowi untuk memasukkan Golkar dalam kabinet atau tidak. Sebab kita tahu pemerintah punya andil dalam munculnya konflik di tubuh Golkar dan sebagai penghapusan dosa politik ini maka penting dipertimbangkan untuk memasukkan kader Golkar ke jajaran kabinet Jokowi-JK,” katanya.(jpnn/mer/tic/rol/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
