Salah satu korban DBD yang meninggal di RSUD Jombang, Senin lalu. foto: metrotvnews
Ia juga meminta agar KLB DB harus segera ditetapkan agar tidak jatuh korban lebih banyak. Jika tidak mampu, bupati bisa meminta bantuan provinsi untuk penanggulangan. Lebih jauh, DPRD dan terutama bupati wajib meminta maaf kepada warga Jombang, bukannya malah dengan pongah menyalahkan masyarakat atas tragedi ini.
Di media sosial sendiri, seperti facebook, pernyataan Bupati Jombang Nyono Suherli yang enggan menetapkan KLB meski sudah banyak berjatuhan korban jiwa terus menjadi perbincangan hangat.
Akun Susi Indraswari misalnya, ia menulis "Sudah aku duga, alasan klasik di saat dbd muncul....pemkab gak punya anggaran. Denger2 kepala dinas kesehatan mengundurkan diri looo."
Frmj Jombang : Ya itulah bupati kita sekarang .....selalu pembohongan publik dan lagi kalau proyek pembangunan yg penting fee 5% kan sdh jelas.
Bothek Candy : Klo dana buat status KLB kan gak ada fee nya, makanya tidak mau menetapkan status KLB....hehehehe (Buser)
Sebagaimana diketahui, Bupati Jombang Nyono Suherli kepada sejumlah wartawan yang mewawancarainya Rabu (27/1/2016) enggan menetapkan status KLB DB. Untuk menetapkan status KLB DB, menurut Bupati Jombang, perlu dipikir secara matang. Sebab, jelasnya, penetapan status KLB DBD akan membawa konsekuensi anggaran dan pelayanan.
“Kalau mau KLB, anggarannya dari mana. Kalau ditetapkan KLB, maka seluruh Desa harus dilakukan pengasapan atau fogging. Sementara anggaran daerah kita terbatas,” papar Nyono Suharli Wihandoko. (dio)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
