GRESIK, BANGSAONLINE.com - Lapter (lapangan terbang) perintis Bawean yang mulai dioperasikan baru bisa didarati pesawat berkapasitas kecil. Yakni, hingga 15 penumpang. Sebab, runway untuk mendarat pesawat baru tersedia 900 meter atau kurang dari 1 km. Penegasan itu disampaikan Kepala Dishub (Dinas Perhubungan) Pemkab Gresik, Andhy Hendro Wiajaya, Kamis (28/1).
Nantinya, lanjut Andhy, runway akan ditambah 400 meter sehingga menjadi 1.300 m. Dengan begitu, lapter Bawean sudah bisa didarati pesawat dengan kapasitas penumpang 45 orang. "Sekarang Pemkab Gresik dalam tahap ke sana," jelas Andhy.
Baca Juga: Satpol PP Gresik Gagalkan Pengiriman Miras asal Bali ke Pulau Bawean
Andhy menegaskan, untuk perpanjangan runway, semua biaya fisiknya ditanggung Kemenhub (Kementrian Perhubungan). Sedangkan Pemkab Gresik hanya kebagian pembebasan lahannya.
Menurut Andhy, anggaran untuk pembebasan lahan perpanjangan runway lapangan terbang (lapter) Bawean tahun 2016 sudah dianggarkan di Bagian Administrasi Pemerintahan Pemkab Gresik. Tapi hingga saat ini Dishub belum menyerahkan dokumen perencanaannya. "Kami akui, memang ada anggaran Rp 15 miliar untuk pembebasan lahan. Tapi itu masih global," kata Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Pemkab Gresik, M. Jusuf Anshori.
Anggaran global dimaksud, lanjut Yusuf, anggaran tersebut disiapkan tidak hanya untuk pembebasan lahan lapter Bawean, tapi juga untuk pembebasan lahan tanggul di Kali Lamong, pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Panceng, dan rencana pembangunan tempat uji kir kendaraan.
Baca Juga: Destana BPBD Jatim Sasar Desa Terdampak Gempa di Pulau Bawean
"Tapi hingga saat ini saya belum menerima dokumen perencanaan keempatnya," ungkapnya. "Dokumen perencanaan mana yang lebih dulu masuk, itu yang akan kita proses dulu, termasuk penggunaan anggarannya," sambungnya.
Menurut Yusuf, dokumen perencanaan ini yang membuat adalah Satuan Kerja (Satker) terkait. Jika untuk Lapter Bawean, maka yang membuat adalah Dishub.
Dokumen perencanaan itu akan digunakan dasar untuk mengeluarkan anggaran. "Melalui dokumen perencanaan itu bisa kita ketahui berapa lahan yang dibutuhkan. Lapter masih butuh tambahan 300 hingga 400 meter, tapi kan lebarnya kita tidak tahu. Dan sisi mana saja yang harus dibebaskan," katanya.
Baca Juga: Polemik Adu Sapi Thok-Thok, Ning Lia Dukung Penolakan Masyarakat
Yusuf menambahkan, dokumen perencanaan ini, yang menjadi dasar pihaknya melakukan inventarisasi lahan-lahan mana saja yang akan dibebaskan. Kemudian diukur dan dilakukan appraisal. "Kalau melihat catatan sebelumnya, harga lahan di sana Rp 60 ribu per meter persegi, tapi itu dulu pada tahun 2011. Dan pada appraisal berikutnya pasti ada kenaikan harga dibanding empat tahun lalu," pungkasnya. (hud)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News